“Media sosial sangat sulit dihindari karena semua informasi begitu cepat sampai ke penjuru manapun hingga ke pelosok-pelosok, sehingga patut diantisipasi agar tidak menimbulkan konflik saat pemilu,” kata dia di Banjarmasin, Rabu.
Winarto menekankan perlunya memilah dan mengkonfirmasi kebenaran informasi sebelum disebarluaskan ke media sosial.
“Konflik karena disinformasi di media sosial dapat menimbulkan perselisihan, saya harap ini tidak terjadi, jangan sampai sesama masyarakat adat tidak akur hanya karena informasi yang salah tentang pemilu,” ujarnya.
Kapolda menjelaskan media sosial merupakan salah satu perhatian pihak kepolisian dalam memberikan pengawasan selama pelaksanaan pemilu terkait penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian (hate speech), dan hal lainnya yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu.
Dia berharap penyebaran hoaks dan hate speech dapat diantisipasi seluruh pihak dan tidak hanya mengandalkan pihak kepolisian guna melindungi masyarakat dari perpecahan karena berbeda pilihan politik pada Pemilu 2024.
Winarto juga meminta para tokoh adat dapat menjalin komunikasi dengan kerabat, keluarga, tetangga, hingga lingkungan sekitarnya untuk menyebarkan pesan pemilu damai di tengah-tengah perbedaan pandangan politik.
Menurut dia, pada beberapa pengalaman pemilu sebelumnya cukup banyak permasalahan dan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan ada suami dan istri yang bercerai hanya karena berbeda pilihan politik.
Padahal, kata dia, kontestan pemilu kembali akur setelah penyelenggaraan pemilu, namun beberapa masyarakat tertentu justru menyikapi pemilu tidak secara bijak.
“Saya tidak mau terjadi konflik yang merugikan masyarakat, bijaklah menggunakan media sosial, kita semua bertanggungjawab menyebarkan pesan pemilu yang sejuk dan damai,” ujar Winarto. (ant)
