Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie di Manokwari, Jumat, mengatakan ribuan pengawas pemilu yang dilibatkan meliputi 258 pengawas tingkat kecamatan, 824 pengawas tingkat desa/kelurahan, dan 1.923 pengawas tempat pemungutan suara.
Ribuan pengawas adhoc akan bertugas pada tujuh kabupaten di Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
“Pengawas pemilu menjadi garda terdepan dalam menentukan kualitas pemilu,” ucap Elias.
Ia mengakui bahwa jumlah pengawas pemilu baik dari Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten maupun pengawas adhoc sangat terbatas, sehingga diperlukan peran aktif para saksi setiap kontestasi pemilu.
Bawaslu terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk partai politik guna mewujudkan pemilu yang damai dan aman.
“Mari sama-sama awasi pemungutan dan penghitungan suara agar Pemilu 2024 sukses dan berkualitas,” ucap Elias.
Ia menjelaskan apel siaga yang diselenggarakan oleh Bawaslu Papua Barat di Lapangan Kodim 1801 Manokwari bermaksud untuk memastikan kesiapan dari seluruh pengawas pemilu.
Hal tersebut sesuai tugas dan kewenangan Bawaslu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sekaligus melakukan pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu.
“Hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik pemilu hendaknya dapat diantisipasi,” jelas Elias Idie.
Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Ilyas Alamasyah Harahap mengajak seluruh pengawas pemilu bertanggung jawab mengemban tugas sehingga mampu mencegah potensi pelanggaran saat pemungutan hingga penghitungan suara.
“Jalankan tugas sebaik mungkin. Tugas pengawasan ini bagian dari amal ibadah demi menentukan masa depan bangsa,” ucap Harahap.
Sebagai informasi, apel siaga pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 turut dihadiri Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kepala BIN Daerah Papua Barat, Ketua KPU Papua Barat, dan unsur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. (ant)
