Jakarta, Swarabhayangkara.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan E-Katalog Versi 6.0 (E-Katalog V6) di Istana Negara, Jakarta. Sistem pengadaan digital terbaru ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai langkah besar dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah.
E-Katalog V6 menawarkan fitur-fitur inovatif, termasuk integrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini memungkinkan monitoring dan e-audit real-time, mempercepat transaksi, serta mempermudah pembayaran, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Penghematan Anggaran hingga 30%
Presiden Prabowo menekankan bahwa sistem ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan efisiensi dan transparansi anggaran.
“Melalui katalog elektronik, pemerintah berpotensi menghemat 20-30% anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Proses ini mengurangi biaya administrasi dan waktu dengan otomatisasi,” jelasnya.
Selain itu, E-Katalog V6 diharapkan mengurangi potensi korupsi melalui transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Fitur Baru yang Transparan dan Inovatif
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi (Hendi), mengungkapkan bahwa E-Katalog V6 memungkinkan masyarakat memantau proses pengadaan, termasuk harga, spesifikasi, dan gambar produk.
“Sistem ini mendorong keterbukaan belanja pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan,” ujar Hendi.
Sistem ini telah diujicobakan di lima kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan E-Katalog V6.
Mendukung Industri Lokal dan Ekonomi Kerakyatan
Transformasi ini juga dirancang untuk memperkuat industri dalam negeri dan ekonomi kerakyatan. E-Katalog V6 menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045 dengan pengadaan barang/jasa yang lebih berintegritas dan berkelanjutan.
Dengan E-Katalog V6, pemerintah optimistis sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan anggaran negara untuk masa depan yang lebih baik.
