Jakarta, swarabhayangkara – Pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Kabupaten Tangerang mendapat dukungan besar dari masyarakat Banten dan DKI Jakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Timur Barat Research Center (TBRC), sebanyak 88,8% responden menyatakan setuju agar proyek ini dilanjutkan.
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap PIK 2
Survei yang berlangsung pada 18–25 Januari 2025 ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan PIK 2 serta dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik. Direktur Riset TBRC, Renvinno, menyampaikan bahwa survei ini melibatkan 1.680 responden yang dipilih secara acak dengan metode Multistage Random Sampling. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.428 orang memberikan jawaban yang valid dengan margin of error ±2,59% pada tingkat kepercayaan 95%.
Salah satu temuan menarik dari survei ini adalah penolakan mayoritas masyarakat terhadap isu bahwa PIK 2 merupakan bagian dari kepentingan oligarki dan asing. Sebanyak 78,6% responden menilai proyek ini bukan dikuasai oleh oligarki, sementara hanya 10,2% yang percaya pada narasi tersebut.
Dampak Ekonomi PIK 2 dan Pencabutan SHGB
Survei juga menyoroti dampak pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terhadap investasi dan ekonomi daerah. Sebanyak 74,1% responden menilai pencabutan SHGB PIK 2 menciptakan citra buruk bagi iklim investasi di Banten dan Jakarta. Selain itu, mayoritas responden (83,7%) menganggap keputusan pencabutan SHGB terkait pagar laut sebagai tindakan yang terburu-buru dan kurang transparan.
Dampak lain yang dikhawatirkan adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan hilangnya lapangan pekerjaan. Sebanyak 82,8% responden percaya bahwa terhambatnya proyek seperti PIK 2 akan menyebabkan perlambatan ekonomi, sementara 84,6% menilai hal ini berpotensi menghilangkan peluang kerja bagi masyarakat.
Dukungan Ulama dan Masyarakat Lokal
Hasil survei TBRC juga sejalan dengan pendapat tokoh masyarakat dan ulama setempat. Kiai Hasan Basri, seorang ulama dari Pakuhaji, Tangerang, menegaskan pentingnya proyek PIK 2 bagi masyarakat pesisir utara Tangerang. Ia menyatakan bahwa jika proyek ini dihentikan, maka ribuan warga yang menggantungkan hidup di PIK 2 akan kehilangan pekerjaan.
“Setiap pagi saya melihat ribuan orang dari Tegal Alur sampai Tanjung Pasir bekerja di PIK 2. Jika proyek ini dihentikan, apakah mereka yang mendukung penghentian bisa menyediakan lapangan kerja pengganti?” ujar Kiai Hasan Basri.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah warga pesisir utara Tangerang.
Rekomendasi TBRC: Transparansi dan Kejelasan Regulasi
Berdasarkan hasil survei ini, TBRC merekomendasikan agar pemerintah lebih transparan dalam menangani proyek PIK 2. Pemerintah diminta memastikan bahwa proyek ini memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan kepentingan nasional.
Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan sebesar 8% oleh pemerintahan Prabowo Subianto, ketidakpastian dalam proyek PIK 2 berpotensi merusak kepercayaan dunia usaha dan investor. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan kepastian regulasi sangat diperlukan untuk mencegah dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Mayoritas warga Banten dan Jakarta mendukung kelanjutan proyek PIK 2, dengan alasan bahwa proyek ini memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal. Keputusan pemerintah terkait proyek ini diharapkan lebih transparan agar dapat memberikan kepastian bagi investor dan masyarakat.
NMC
