Jakarta, swarabhayangkara – Majelis Ulama Nusantara (MUN) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 yang digelar di Hotel Tavia, Jumat (28/2). Salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus adalah PSN milik Perhutani di sebelah Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).
Dukungan ini diberikan setelah MUN melakukan kajian mendalam terkait kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan lahan Perhutani dalam proyek tersebut. Kyai Alwiyan, Sekjen MUN, menegaskan bahwa ulama memiliki tanggung jawab untuk menengahi isu-isu strategis serta memastikan kebijakan yang diambil pemerintah membawa kemaslahatan bagi umat.
“MUN mendukung keberlanjutan PSN karena proyek ini memberi manfaat dan tidak ada mudaratnya,” ujar Kyai Alwiyan.
Dukungan Berlandaskan Prinsip Ahlussunah Waljama’ah
MUN menekankan bahwa sikap mereka didasarkan pada prinsip Ahlussunah Waljama’ah, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat tanpa kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, mereka juga meminta agar PSN yang telah diatur dalam Perpres Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terus berlanjut.
Ketua Umum MUN yang baru terpilih, Kyai HM Ibnu Mulkan S.Sos, membawa visi yang lebih progresif dengan menitikberatkan gerakan nyata bagi umat. MUN juga menegaskan pentingnya komunikasi dengan berbagai organisasi serta penerapan prinsip tabayyun sebelum mengambil sikap dalam suatu isu.
“Kami ingin menunjukkan bahwa ulama harus bersikap objektif, mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak terpengaruh kepentingan apa pun,” kata Kyai Alwiyan.
Peran Ulama dalam Pembangunan Nasional
Dengan sikap yang diambil MUN, mereka berharap dapat berkontribusi lebih aktif dalam pembangunan nasional. Dukungan ini juga menjadi sinyal bahwa peran ulama bukan hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam membangun kebijakan yang mendukung kesejahteraan umat.
Keputusan ini tentu menjadi perbincangan di tengah dinamika kebijakan PSN yang terus berkembang.
NMC
