Probolinggo Jatim, 04/11 – Pelayanan publik yang humanis dan transparan terus digencarkan oleh jajaran Samsat Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Sejalan dengan program ‘Polantas Menyapa’ yang digaungkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Samsat Kraksaan kini mengimplementasikan program serupa bernama ‘Samsat Menyapa’.
Tujuannya adalah untuk mendekatkan petugas kepada masyarakat, terutama para wajib pajak.
Menurut Kepala Unit Regident Samsat Kraksaan, Iptu Naufal Arya, inisiatif ini merupakan kelanjutan dari program internal yang telah berjalan sebelumnya. “Sebelum program ‘Samsat Menyapa’ ini, anggota Satlantas sudah mengawali kegiatan serupa dengan nama program ‘Tanya Saya’,” jelas Iptu Naufal, mewakili Kasat Lantas AKP Safiq Jundhira. “Namun, program ‘Samsat Menyapa’ ini kami harapkan dapat lebih mendekatkan petugas kepada masyarakat.”(5/10/2025).
Edukasi dan Transparansi Biaya
Dalam program ini, petugas Samsat Kraksaan aktif berinteraksi dengan para wajib pajak di kantor bersama. Mereka tidak hanya melayani pembayaran, tetapi juga memberikan edukasi dan penjelasan secara detail mengenai komponen biaya yang dikeluarkan. Hal ini mencakup rincian biaya pajak kendaraan dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan.
Aiptu Ilham Rokihimi Sh.Menyapaikan di ruangan Samsat ke wajib pajak agar lebih memahami setiap komponen biaya yang tertera dalam surat ketetapan pajak.
“Program ini sangat efektif untuk memberikan pemahaman menyeluruh. Masyarakat jadi tahu secara detail berapa biaya pajak dan PNBP yang dikeluarkan untuk masing-masing kendaraannya,”
Salah satu wajib pajak saat di temui awak media Ahmad dari Titris Kab.Probolinggo menyapaikan pelayanan memuaskan dalam pelayanan nya.
“Terima kasih atas pelayanan Samsat Kraksaan yang cepat dan transparan. Jumlah yang saya bayarkan sudah sesuai dengan yang tertera pada bukti notis pajak dan kuitansi pembayaran PNBP,”
Dengan adanya program ‘Samsat Menyapa’ ini, Samsat Kraksaan menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan prima dan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan humanis. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan melayani. (andi)
