Jakarta, 24/4 (MSB) – Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh 11 oknum debt collector terhadap seorang perempuan di depan Polsek Bukit Raya, Pekanbaru, telah memantik kritik tajam dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengecam keras tindakan kekerasan tersebut dan menilai kejadian itu merusak iklim pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.
Evita menuntut Polri agar segera bertindak tanpa menunggu viralnya kasus terlebih dahulu dan berdiri di garis depan dalam menjamin ketenteraman warga dan melindungi publik dari aksi brutal kelompok premanisme yang berkedok penagihan utang.
Selain itu, Evita juga menyoroti maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang disusupi oleh oknum preman dan dijadikan alat pemerasan terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polri dan pemerintah harus melakukan pembenahan menyeluruh dan mempertimbangkan langkah ekstrem seperti pembubaran ormas-ormas yang terbukti mencederai hukum dan kenyamanan masyarakat.
Evita juga menyoroti dampak serius pada dunia pariwisata dan UMKM akibat praktik-praktik kekerasan ini. Banyak wisatawan dan pelaku usaha yang merasa terintimidasi akibat keberadaan oknum yang mengklaim diri sebagai aparat ormas.
“Kita sudah sering kali mendengar adanya turis-turis yang dipalak oleh oknum yang mengatasnamakan ormas. Ini merugikan dunia usaha pariwisata dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Evita memperingatkan bahwa selama hukum tak ditegakkan secara tegas, industri pariwisata dan UMKM akan terus menjadi korban. (red)
