Jakarta, 5 Mei 2025 (MSB) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa Toko Mama Khas Banjar yang pemiliknya dipidanakan akibat tidak mencantumkan label produk dan tanggal expired. Evita menilai bahwa negara seharusnya melindungi dan mendampingi pelaku usaha kecil agar tumbuh dalam kepatuhan terhadap regulasi, bukan justru memberangus upaya ekonomi rakyat.
“Negara seharusnya membina UMKM, bukan memidanakan mereka. Kita perlu pendekatan yang mengedepankan keadilan restoratif dan proporsionalitas dalam menangani persoalan yang melibatkan pelaku UMKM,” kata Evita.
Evita juga mengingatkan bahwa UMKM adalah pilar utama ekonomi nasional dan sumber mata pencaharian bagi jutaan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk hadir secara adil dan bijaksana dalam menangani persoalan yang melibatkan pelaku UMKM.
Dalam konteks Toko Mama Khas Banjar, Evita menilai bahwa pemilik usaha tidak tahu adanya aturan label produk dan tanggal expired, dan sudah berkomunikasi dengan dinas terkait untuk mengurus izin usaha. “Kalau langsung diproses hukum itu sungguh tidak adil bagi UMKM,” kata Evita.
Evita meminta agar semua pihak berkewajiban menjaga keberlangsungan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional, serta memastikan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. “Pihak-pihak yang terlibat dalam mengeluarkan izin atau sertifikat harus proaktif melakukan sosialisasi dan edukasi bagi UMKM,” kata Evita.
(rilis)
