Jakarta, swarabhayangkara.com— Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dinilai berjalan cukup baik secara umum, meskipun masih terdapat beberapa catatan penting untuk perbaikan ke depan. Penerapan sistem multi syarikah yang baru serta sejumlah tantangan kelembagaan menjadi ujian tersendiri dalam pelaksanaan haji tahun ini. Namun, kinerja Menteri Agama Nasruddin Umar tetap mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan.
Hal itu disampaikan oleh analis sosial-politik keagamaan dan komunikasi kebijakan publik, yang juga Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal, kepada media di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
“Menteri Agama punya komitmen awal yang jelas dalam melakukan perbaikan dan pembenahan penyelenggaraan ibadah haji di tengah tantangan perubahan sistem multi syarikah, efisiensi anggaran negara, keterbatasan jumlah petugas, serta masa transisi penanganan haji dari Kemenag ke Badan Pengelola Haji (BP Haji),” ujar Syukron.
Dosen Universitas Islam Depok (UID) itu menjelaskan bahwa sejumlah tantangan tersebut berdampak pada beberapa aspek layanan jemaah, seperti pemberangkatan, akomodasi, serta penempatan jemaah saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Namun, menurutnya, Menteri Agama selaku Amirul Hajj cukup sigap dalam menangani dinamika di lapangan.
“Beberapa persoalan yang muncul memang perlu dicatat sebagai bahan evaluasi. Tapi harus diakui, banyak masalah yang berhasil ditangani meskipun tidak sepenuhnya sempurna. Ini menunjukkan adanya tanggung jawab dan kecepatan respons dari Kementerian Agama,” ujarnya.
Kebijakan Arab Saudi dan Diplomasi Haji
Syukron juga menyoroti sejumlah kebijakan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan haji tahun ini. Di antaranya adalah pengetatan penerbitan visa untuk mencegah haji ilegal, serta penerapan syarat kesehatan (istitha’ah) yang lebih ketat.
“Terkait dengan hal ini, Menag sudah menunjukkan sikap bijak dengan mengikuti kebijakan tersebut tanpa mengorbankan pelayanan kepada jemaah. Namun ini menjadi catatan penting agar diplomasi haji Indonesia di masa depan harus diperkuat,” jelasnya.
Kesan Dualisme Peran Pemerintah
Selain itu, JMM menilai adanya kesan tidak kompak dalam penyelenggaraan haji dari sisi koordinasi antarinstansi. Menurut Syukron, ada pihak-pihak dari luar Kementerian Agama yang terkesan hanya menjadi pengawas, bukan bagian dari sistem pendukung yang solid.
“Kami melihat ada perwakilan pemerintah yang seharusnya menjadi bagian dari tim pendukung, namun justru tampil seolah di luar sistem. Ini penting sebagai pembelajaran untuk perbaikan manajemen koordinasi ke depan, agar sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan kekompakan dan kesuksesan bersama,” tegasnya.
Apresiasi untuk Menag dan Petugas Haji
Syukron menutup keterangannya dengan mengingatkan pentingnya sikap bijak dan objektif dalam menilai pelaksanaan haji. Menurutnya, di tengah berbagai kendala, penyelenggaraan haji tahun 2025 sudah berjalan dengan cukup baik dan layak diapresiasi.
“Sekali lagi, kami menilai penyelenggaraan ibadah haji 2025 secara umum baik, meskipun tentu ada catatan perbaikan. Kita harus menghargai upaya Menteri Agama dan jajaran, termasuk seluruh petugas haji yang telah bekerja keras demi kenyamanan jemaah,” pungkasnya.
NMC
