Oleh: Rioberto Sidauruk – wkSekretaris Jenderal KBPP POLRI
Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara, diskusi mengenai masa depan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mengemuka.
Institusi Polri dinilai telah memiliki kerangka regulasi memadai untuk mewujudkan profil kelembagaan yang ideal dalam melayani masyarakat dan mendukung program strategis pemerintah.
Namun, dinamika kepercayaan publik menunjukkan perlunya refleksi dan transformasi berkelanjutan, melampaui upaya bersifat seremonial.
Dialog publik bertema “Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme Polri Melalui Penguatan Internalisasi Tribrata dan Catur Prasetya Dalam Menghadapi Bhayangkara ke-79,” yang diselenggarakan Divisi Humas Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 Juni 2025, menjadi forum penting untuk menyuarakan gagasan konstruktif.
Salah satu topik yang disoroti adalah posisi Indonesia dalam Indeks Kepolisian Dunia, di mana Polri relatif berada di bawah beberapa negara tetangga.
Menimbang Peringkat dan Realitas Internal
Pembahasan mengenai posisi Indonesia dalam Indeks Kepolisian Dunia kerap muncul. Peringkat ini tidak sepenuhnya merefleksikan kapabilitas dan dedikasi Polri.
Berbagai faktor eksternal memengaruhinya, termasuk perbedaan metodologi penilaian antarnegara dan tingkat perkembangan institusi kepolisian yang bervariasi.
Negara-negara berperingkat lebih tinggi mungkin telah menjalani reformasi jangka panjang dengan dukungan anggaran dan lembaga internasional substansial, sebuah konteks yang berbeda dengan perjalanan reformasi Polri di Indonesia yang menghadapi keterbatasan sumber daya.
Di sisi lain, meskipun peringkat global menjadi indikator komparatif, data terbaru justru menunjukkan tingkat kepercayaan dan rasa aman masyarakat yang relatif tinggi terhadap kepolisian di Indonesia.
Berdasarkan Gallup Global Safety Report 2024, Indonesia menempati posisi ke-18 dalam hal kepercayaan terhadap kepolisian. Bahkan, dalam Gallup Global Law and Order Report 2022, Indonesia berada di peringkat kelima secara global.
Data ini mengindikasikan persepsi positif dan rasa aman yang dirasakan masyarakat cukup kuat, meskipun ada sedikit penurunan peringkat antara kedua survei tersebut.
Polri sendiri telah menunjukkan kapabilitas adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan keamanan nasional berskala besar, seperti penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional.
Ini merupakan bukti peningkatan kapasitas operasional. Persepsi masyarakat terhadap layanan kepolisian, meskipun bervariasi, menunjukkan tren positif di beberapa area, mengindikasikan perbaikan progresif.
Oleh karena itu, posisi dalam indeks yang berbeda perlu dievaluasi dalam konteks yang lebih luas, bukan semata penilaian akhir terhadap kinerja Polri.
Dalam dialog publik tersebut, disampaikan bahwa Polri dapat mengoptimalkan reformasi kelembagaan menyeluruh yang mencakup empat dimensi penting: struktural, kultural, personal, dan pendidikan.
Hal ini memperkuat pemahaman bahwa transformasi Polri adalah proses berkelanjutan yang memerlukan upaya komprehensif.
Reformasi struktural dapat menargetkan desain organisasi yang lebih adaptif, kultural berfokus pada pembaharuan kebiasaan, personal pada penguatan integritas, dan pendidikan pada pengembangan kompetensi personel.
Penguatan Fondasi Internal dan Kontribusi Nyata
Proses transformasi Polri menunjukkan berbagai perubahan positif yang kadang kurang terekam.
Transparansi, misalnya, terlihat dari peningkatan penggunaan teknologi dalam pelaporan, pengawasan internal, dan pengaduan masyarakat via digital. Ini merefleksikan upaya adaptasi terhadap perkembangan zaman.
Meskipun insiden korupsi dan pelanggaran oleh oknum masih menjadi perhatian, Polri berupaya membangun citra positif melalui program pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anggota.
Perubahan dalam institusi ini juga terlihat dari kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai sektor dalam menjaga keamanan.
Dari kalangan pengawas kepolisian, disampaikan urgensi revitalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam tubuh Polri.
Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin dasar Polri dapat senantiasa dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat, seperti Pancasila dan UUD 1945.
Internal Polri pun mengakui pentingnya anggota meresapi nilai religi dan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi tidak hanya bersifat teknokratis, namun berakar pada nilai-nilai fundamental bangsa, menjadikan aparat kepolisian sebagai penjaga harmoni sosial dan persatuan nasional.
Relevansi internal yang telah dicapai Polri mengindikasikan kemajuan signifikan dalam perbaikan pelayanan, pengembangan kapasitas, serta penguatan stabilitas negara.
Polri konsisten meningkatkan profesionalisme publik melalui unit responsif dan aplikasi seperti Polri Mobile dan SIKAP. Sejak reformasi 1998, perubahan struktural signifikan dilakukan, termasuk pembentukan Kompolnas dan perbaikan pengawasan internal.
Keberhasilan dalam penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional, serta program Polisi RW, menegaskan peningkatan kapasitas dan komitmen Polri.
Pengawasan internal melalui Propam dan penegakan kode etik juga menjadi langkah konkret. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan di Akpol serta penyesuaian kurikulum terus dilakukan.
Polri proaktif menangani cybercrime melalui Direktorat Tindak Pidana Siber dan berperan krusial meredam konflik sosial-politik.
Komitmen Nyata untuk Masa Depan
Momentum HUT ke-79 Bhayangkara semestinya menjadi tonggak pembaruan institusional yang berakar pada cita-cita luhur pendirian Polri: sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang adil, humanis, dan profesional.
Di tengah tantangan era digital, disrupsi teknologi, dan kerentanan sosial yang kompleks, Polri perlu melakukan pergeseran paradigma.
Ini bukan semata tentang perbaikan citra atau peningkatan peringkat global, tetapi menjawab kebutuhan riil masyarakat yang menginginkan kehadiran negara secara nyata dan berkeadilan.
Transformasi kelembagaan Polri adalah agenda nasional yang membutuhkan kemauan politik, keterbukaan institusi, serta partisipasi masyarakat luas.
Reformasi dapat dimulai dari internal, dan diperkuat dukungan moral serta sosial dari luar. Kepercayaan publik adalah hasil dari kerja keras, keteladanan, dan kesungguhan melayani.
Dengan refleksi jujur dan pembaruan tulus, Polri berpotensi meneguhkan peran strategisnya sebagai salah satu pilar utama demokrasi dan penegakan hukum.
Inilah makna sejati peringatan Hari Bhayangkara. DIRGAHAYU POLISI INDONESIA !
(Rio)
