Tambolaka, NTT, 13/7 – Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumba Barat Daya (SBD) belakangan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati sosial menyuarakan keresahan mereka, menilai bahwa peristiwa tragis yang terus berulang ini telah menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi.
“Ini bukan hanya soal angka kriminalitas, tapi menyangkut rasa aman masyarakat. Ketika kasus pembunuhan beruntun terjadi, wajar jika warga merasa cemas dan takut,” ujar salah seorang tokoh masyarakat di Tambolaka, Selasa (12/8/2025).
Wilayah hukum Polres SBD yang luas dinilai menjadi salah satu tantangan utama penegakan hukum. Dengan cakupan wilayah yang membentang dari pesisir hingga pedalaman, pengawasan dan pengamanan memerlukan sumber daya yang besar. Namun, saat ini Polres SBD hanya diperkuat sekitar 200 personel polisi. Jumlah tersebut dinilai sangat minim untuk mengawal keamanan wilayah seluas Sumba Barat Daya.
Selain keterbatasan jumlah personel, fasilitas pendukung operasional kepolisian juga disebut belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini menghambat efektivitas patroli, penanganan kasus, hingga proses penyelidikan. “Dengan wilayah yang besar dan kondisi geografis yang menantang, tanpa sarana transportasi, peralatan komunikasi, dan jumlah personel yang cukup, akan sulit mengendalikan potensi kejahatan,” tambah pemerhati sosial setempat.
Sebagai solusi, masyarakat mengusulkan adanya penambahan jumlah personel polisi di Polres SBD. Tidak hanya itu, pembentukan polsek baru di titik-titik rawan kejahatan juga menjadi harapan. Beberapa wilayah yang diusulkan antara lain Wawewa Tengah, Wawewa Utara, dan Laura. Menurut warga, kehadiran polsek baru akan mempercepat respons penanganan kasus dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penambahan personel dan pembentukan polsek di wilayah rawan, diharapkan angka kejahatan, terutama kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dapat ditekan. “Kami ingin Sumba Barat Daya menjadi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif. Masyarakat berhak mendapatkan rasa aman, dan itu perlu dukungan penuh dari semua pihak, terutama dari kepolisian,” tutup Robert, salah satu tokoh masyarakat.
Kasus kriminal berat yang terus berulang di SBD menjadi alarm bagi semua pihak bahwa penguatan keamanan bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Langkah cepat dan terukur diharapkan dapat mengembalikan rasa aman warga sekaligus menjaga stabilitas sosial di wilayah ini.
(Robert)
