Ternate, 19/04 (MSB) – Dugaan skandal pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kalumata, Kota Ternate, semakin menguat dan memicu perhatian publik. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga diduga melibatkan penyalahgunaan BBM subsidi serta adanya perlindungan dari oknum aparat.
Gudang yang berada di depan panti asuhan, kawasan Jembatan 6, disebut-sebut menjadi lokasi utama pencampuran BBM jenis Pertamax dengan minyak tanah subsidi sebelum diedarkan ke masyarakat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas pengoplosan tersebut berlangsung hampir setiap hari, kecuali hari Minggu, dan kembali dilakukan setiap kali stok minyak tanah tersedia.
“Kalau ada stok minyak tanah, pasti langsung dilakukan pencampuran. Hampir tiap hari aktivitas itu jalan,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (18/4/2026).
BBM diduga berasal dari Depot Jambula. Dalam proses distribusi, sekitar 5 ton Pertamax diangkut, namun sebagian isi diduga sengaja dikurangi 1 ton. Modusnya, sekitar 1 ton Pertamax dikeluarkan lalu diganti dengan minyak tanah subsidi. Bahkan, ada praktik pencampuran satu ton Pertamax dengan dua drum minyak tanah sebelum dijual ke masyarakat.
Dengan modus tersebut, pelaku diduga mampu meraup keuntungan hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah dari setiap distribusi.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini juga disebut-sebut dibekingi oleh oknum aparat. Dugaan ini mencuat karena aktivitas pengoplosan disebut berlangsung cukup lama tanpa tersentuh penindakan hukum yang jelas.
Dikabarkan, aktivitas ini diduga dibekingi oleh aparat dari Polsek Ternate Selatan bersama oknum anggota Resmob Polres Ternate serta bebas penindakkan hukum.
Dampaknya mulai dirasakan warga. Sejumlah pengendara mengaku mengalami kerusakan kendaraan, terutama pada sistem injeksi, setelah menggunakan BBM yang diduga telah dioplos.
“Saya isi Pertamax, tapi motor langsung brebet, tidak lama rusak di bagian injeksi,” keluh salah satu warga.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk segera melakukan investigasi terbuka dan transparan. Jika terbukti, praktik ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Selain merugikan secara ekonomi, praktik pengoplosan BBM dan penyalahgunaan subsidi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna kendaraan. (Wan)
