swarabhayangkara.com, Manggarai Timur — Konon, jalan dibangun untuk mendekatkan manusia kepada peradaban. Namun di Lamba Leda dan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, jalan justru mengajarkan manusia tentang kesabaran, ketabahan, dan cara berdamai dengan nasib.
Di sini, jalan raya bukan sekadar sarana transportasi. Ia telah menjelma menjadi wahana ekstrem yang bisa menyaingi arena off-road profesional. Bedanya, para peserta tidak datang untuk mencari sensasi. Mereka hanya ingin pergi ke pasar, mengantar anak ke sekolah, membawa hasil panen, atau sekadar pulang ke rumah.
Dari Benteng Jawa hingga Tanah Bakok, aspal tampaknya telah lama mengundurkan diri dari jabatannya. Yang tersisa hanyalah batu-batu berserakan, kerikil yang berkuasa tanpa pemilu, dan lubang-lubang yang tampak lebih setia menjaga wilayah itu dibanding perhatian pembangunan.
Jalan itu secara administratif masih tercatat sebagai jalan raya. Tetapi secara visual, ia lebih mirip bekas lokasi perang antara alam dan anggaran.
Setiap kendaraan yang melintas seakan sedang mengikuti ujian praktik bertahan hidup. Sopir travel menggenggam setir seperti kapten kapal yang menerjang badai. Pengendara motor bergerak perlahan layaknya penjinak ranjau. Sementara penumpang hanya bisa pasrah, menyerahkan nasib kepada keterampilan pengemudi dan kemurahan Tuhan.
Tidak berhenti disitu, lalu datanglah bencana alam awal tahun 2026. Tanah amblas di Kampung Waso, Desa Golo Rentung. Sebagian ruas jalan terputus. Kendaraan roda empat menyerah. Kendaraan roda dua masih bisa melintas, tentu dengan syarat pengendaranya memiliki keberanian yang sedikit melebihi kewajaran.
Alam memang bersalah karena hujan dan longsor. Namun pertanyaannya, mengapa setiap kali alam marah, rakyat yang selalu menjadi korban pertama? Bukankah fungsi negara adalah memastikan bahwa sebuah bencana tidak berubah menjadi bencana yang lebih besar akibat lemahnya infrastruktur?
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menempatkan jalan sebagai prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, budaya, hingga pertahanan negara. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengurus infrastruktur sesuai kewenangannya.
Sayangnya, bagi sebagian warga Lamba Leda, undang-undang itu mungkin terasa seperti papan nama yang berdiri megah di depan bangunan yang belum selesai dibangun.
Ingat, masyarakat tidak meminta jalan berlapis emas. Mereka tidak meminta jalan yang dilengkapi lampu kristal atau jalur khusus kendaraan mewah. Mereka hanya meminta jalan yang layak disebut jalan.
Permintaan yang terdengar sederhana, tetapi entah mengapa sering menjadi barang mewah di banyak wilayah pelosok negeri.
Albertus, seorang sopir yang setiap hari melewati jalur itu, berharap pemerintah datang melihat langsung kondisi di lapangan. Harapan yang terdengar masuk akal. Sebab terkadang foto-foto dalam laporan terlihat jauh lebih mulus daripada kenyataan yang harus dilalui warga setiap hari.
Sementara Eduardus, sopir travel lainnya, berharap pembangunan jalan masuk dalam prioritas pemerintah. Harapan yang juga sederhana.Karena bagi sopir, jalan yang baik berarti biaya perbaikan kendaraan berkurang.
Bagi petani, jalan yang baik berarti hasil panen tidak membusuk di perjalanan.
Bagi ibu hamil, jalan yang baik berarti peluang lebih besar tiba di puskesmas tepat waktu.
Bagi anak sekolah, jalan yang baik berarti perjalanan menuntut ilmu tidak harus diawali dengan menaklukkan kubangan dan longsoran.
Sesungguhnya, jalan adalah wajah negara yang paling mudah dilihat rakyat. Rakyat mungkin tidak membaca dokumen perencanaan pembangunan. Mereka mungkin tidak memahami angka pertumbuhan ekonomi. Mereka mungkin tidak hafal istilah fiskal dan makroekonomi.
Tetapi mereka tahu satu hal: Jika setiap hari harus melewati batu, lumpur, longsor, dan lubang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, maka pembangunan masih berada di tempat yang jauh. Jauh sekali.
Mungkin sejauh Benteng Jawa ke Dampek.
Atau mungkin sejauh jarak antara pidato pembangunan dan kenyataan di lapangan.
Dan selama jalan itu masih seperti sekarang, warga Lamba Leda tampaknya akan terus hidup di sebuah republik kecil yang tidak tercantum dalam peta. Namanya bukan Republik Indonesia. Bisa jadi namanya malah: Republik Lubang.
Di sana, yang paling kokoh bukanlah aspal.
Melainkan kesabaran rakyatnya.
