Jakarta, 15 /06 (MSB) – Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) periode 2026–2031, AH Bimo Suryono, mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun, kebebasan tersebut harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab, etika, serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku.
Menurut Bimo, aspirasi masyarakat adalah energi positif dalam memperkuat demokrasi. Kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial.
Akan tetapi, penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, maupun menghambat roda perekonomian nasional.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kebebasan, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab.
Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang biasa dalam negara demokrasi, namun jangan sampai perbedaan tersebut mengarah pada tindakan yang mengganggu stabilitas nasional dan kepentingan masyarakat luas,” ujar AH Bimo Suryono dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Bimo menilai, kondisi ekonomi global saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan kerja sama dan stabilitas dari seluruh pihak.
Menurutnya, menjaga iklim ekonomi yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama, karena stabilitas nasional memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, dunia usaha, serta pembangunan bangsa.
Ia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati.
Namun, hak tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, menghargai hak orang lain, serta tidak bertentangan dengan aturan hukum.
Jangan sampai kebebasan berekspresi justru menjadi alasan untuk menciptakan keresahan, ketidakpastian, atau menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Demokrasi harus menjadi jalan untuk mencari solusi, bukan memperbesar konflik, tegasnya.
Ketua Umum KBPP Polri itu juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus mengedepankan dialog, musyawarah, dan cara-cara yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, kemajuan bangsa hanya dapat tercapai apabila semua pihak memiliki komitmen menjaga persatuan dan stabilitas.
Bimo menambahkan, KBPP Polri sebagai organisasi yang memiliki hubungan historis dengan institusi Kepolisian Republik Indonesia akan terus mendorong terciptanya suasana yang aman, tertib, dan kondusif.
Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendukung pembangunan nasional.
“Perbedaan pendapat jangan menjadi pemecah persatuan. Mari kita bangun demokrasi yang matang, demokrasi yang memberikan ruang kritik tetapi tetap menjaga etika, hukum, dan kepentingan bangsa,” pungkas AH Bimo Suryono.
(redaksi)
