JAKARTA, 22/08 (MSB) – Perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang belum mendapatkan perhatian serta perlindungan secara optimal dalam upaya penanggulangan HIV, baik dari sisi kebijakan, penyediaan layanan, maupun mekanisme perlindungan dari kekerasan. Padahal, perempuan merupakan bagian penting masyarakat yang menghadapi kerentanan berlapis terhadap HIV dan kekerasan berbasis gender (KBG).
Kelompok perempuan dengan kerentanan tinggi tersebut meliputi remaja perempuan, perempuan pekerja seks, perempuan pengguna napza, transpuan, perempuan penderita tuberkulosis, perempuan disabilitas, perempuan migran, hingga perempuan yang hidup dengan HIV.
Berdasarkan data dokumentasi Perkumpulan Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) hingga November 2025, tercatat sebanyak 57 kasus kekerasan yang terjadi di 11 wilayah di Indonesia. Salah satu lokasi dengan angka kejadian cukup tinggi justru berada di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam menjadikan fasilitas kesehatan sebagai ruang yang aman, responsif, dan mampu memberikan dukungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan.
Selain itu, layanan penanganan HIV di berbagai wilayah belum terintegrasi dengan layanan penanganan kekerasan berbasis gender. Kesiapan petugas kesehatan maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menerima, menangani, serta merujuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang hidup dengan HIV pun dinilai masih perlu diperkuat.
Kondisi ini menegaskan pentingnya membangun mekanisme rujukan yang terintegrasi, jelas, mudah diakses, dan berperspektif korban. Integrasi rujukan antara layanan KBG dan layanan kesehatan diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelayanan, mencegah terjadinya pengulangan cerita atau reviktimisasi, serta memastikan kebutuhan kesehatan dan perlindungan korban dapat ditangani secara menyeluruh.
Menindaklanjuti hal tersebut, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) bersama Perkumpulan Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) menyelenggarakan kegiatan pengembangan alur rujukan kekerasan berbasis gender yang terintegrasi dengan layanan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB s.d 17.00 WIB di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto, Jl. Gatot Subroto Kav. 1, RT.2/RW.2, Kuningan Barat, Jakarta Selatan
Kegiatan ini bertujuan membangun mekanisme rujukan yang aman, responsif, terkoordinasi, dan sesuai kebutuhan perempuan yang mengalami kekerasan, khususnya kelompok yang hidup dengan HIV. Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk:
1. Mengembangkan alur rujukan KBG yang terintegrasi dengan layanan kesehatan;
2. Memetakan lembaga, institusi, fasilitas kesehatan, dan layanan pendukung sebagai jejaring rujukan;
3. Mengidentifikasi jenis layanan, mekanisme akses, dan alur rujukan yang tersedia;
4. Memperkuat koordinasi dan kerja sama antar penyedia layanan;
5. Menghasilkan panduan mekanisme rujukan yang dapat digunakan sebagai acuan bersama.
Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya peta lembaga dan layanan rujukan, alur rujukan terintegrasi, kejelasan peran masing-masing instansi, ketersediaan informasi akses layanan, terbentuknya jejaring koordinasi, serta tersedianya panduan resmi penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi, antara lain:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UPTD PPPA DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, OPSI Nasional, PKBI Nasional, PBHI Nasional, Aliansi Anak Dengan HIV, Yayasan Kesehatan Perempuan, Forum Pengada Layanan, Lentera Anak Pelangi, YKPAP, OPSI DKI Jakarta, IPPI DKI Jakarta, PPH Atmajaya, YARSI, Yayasan Pelita Ilmu, serta perwakilan media.
