swarabhayangkara.com, Jakarta — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, menilai peta politik nasional menjelang agenda elektoral berikutnya masih sangat dinamis.
Menurutnya, arah politik Indonesia belum sepenuhnya menemukan bentuk, sementara ruang bagi gerakan rakyat untuk ikut dalam kontestasi masih bergantung pada perkembangan regulasi dan sikap pemerintah.
Pandangan itu disampaikan Geisz saat menerima audiensi Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) DKI Jakarta di kantornya, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Geisz mengungkapkan bahwa gerakan rakyat yang sedang dipersiapkan telah menuntaskan seluruh persyaratan administratif dan kini menunggu tahapan verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menyebut jaringan organisasi itu telah terbentuk di puluhan provinsi serta ratusan kabupaten dan kota.
“Namun, Geisz menegaskan perjalanan gerakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi. Ia mempertanyakan apakah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membuka ruang yang sama bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik secara terbuka.
Menurutnya, persoalan ambang batas pencalonan (presidential threshold) yang mengarah pada skema nol persen juga masih menyisakan pekerjaan politik. Putusan Mahkamah Konstitusi, kata dia, tetap membutuhkan tindak lanjut melalui proses legislasi di DPR sebelum dapat diterapkan secara efektif.
Geisz juga menyoroti tantangan membangun kekuatan politik nasional. Ia memperkirakan kebutuhan modal awal untuk membangun infrastruktur organisasi dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan politik secara nasional dapat mencapai sekitar Rp1 triliun.
Di sisi lain, Geisz melihat posisi Anies Baswedan tetap menarik dalam lanskap politik, meski kini tidak menduduki jabatan publik. Menurutnya, sejumlah survei masih menempatkan Anies sebagai salah satu figur dengan tingkat elektabilitas tertinggi.
Ia mencontohkan hasil survei Median yang disebutnya menempatkan Prabowo di posisi teratas, sementara Anies berada dalam kelompok teratas bersama tokoh nasional lainnya.
“Anies memang tidak memiliki jabatan struktural seperti beberapa tokoh lain, tetapi tingkat pengenalan publiknya masih sangat kuat,” katanya.
Meski demikian, Geisz mengingatkan bahwa peluang politik Anies belum bisa dipastikan. Dinamika koalisi, kebijakan pemerintah, perkembangan partai politik, hingga respons masyarakat masih dapat mengubah arah persaingan menjelang pemilu mendatang.
Geisz juga menjelaskan alasan dirinya bersama sejumlah rekan memilih tidak bergabung dalam organisasi politik tertentu. Menurutnya, setiap langkah mereka kerap langsung dikaitkan dengan Anies Baswedan sehingga dikhawatirkan mempersempit ruang gerak dalam menyampaikan sikap politik secara independen.
Audiensi tersebut dihadiri Ketua AMKI DKI Jakarta Heryanto, Penasihat AMKI Yon Parjiyono, Wakil Bendahara Diah Dayanti, Wakil Sekretaris Sumarno, Tim Admin Media Sosial Hakim Moestaff dan Chakim, serta anggota AMKI Yudi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari pihak pemerintah maupun KPU terkait pandangan Geisz mengenai peluang partisipasi gerakan rakyat dan proses verifikasi yang dimaksud.
