swarabhayangkara.com. Jakarta – Tidak Hanya Bedah Rumah, BPN Banten Hadirkan Kepastian Hak atas Tanah bagi Warga Sukatani
Di balik dinding rumah yang diperbaiki, ada harapan yang perlahan menemukan bentuknya. Program Bedah Rumah bukan sekadar menambal atap bocor atau mengganti dinding rapuh, melainkan menghadirkan ruang bagi keluarga untuk hidup lebih layak. Namun, rumah yang berdiri kokoh juga membutuhkan kepastian, agar tanah tempatnya berpijak tak sekadar menjadi tempat tinggal, tetapi memiliki perlindungan hukum.
Rabu (18/11/2026), Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi, meninjau hasil Program Bedah Rumah 2026 di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Di antara rumah-rumah yang kini lebih layak dihuni, pemerintah mencoba menghadirkan harapan yang tak berhenti pada perbaikan fisik.
Sebanyak 20 sertipikat tanah diserahkan kepada warga Desa Sukatani. Dokumen yang mungkin tampak sederhana bagi sebagian orang itu, sesungguhnya menyimpan arti besar bagi pemiliknya. Sebab, kepastian hukum atas tanah bukan sekadar selembar kertas, melainkan penegasan hak, perlindungan dari sengketa, dan rasa aman untuk membangun masa depan.
Harison Mocodompis juga memberikan edukasi mengenai tata cara pendaftaran tanah. Warga diminta menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, SPPT/PBB, serta alas hak tanah, baik berupa girik, Letter C maupun akta hibah. Proses pendaftaran ditargetkan selesai paling lama dua bulan, sepanjang persyaratan terpenuhi. Sebuah penjelasan yang diharapkan tak berhenti menjadi informasi, tetapi benar-benar memudahkan masyarakat menembus pintu pelayanan.
Di Banten, pekerjaan rumah itu masih panjang. Data Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 800 ribu unit rumah tidak layak huni, dengan Kabupaten Tangerang menyumbang sekitar 205 ribu unit. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik yang dingin di atas kertas, melainkan potret kehidupan warga yang setiap hari berhadapan dengan keterbatasan. Di balik angka itu, ada keluarga, anak-anak, orang tua, dan mimpi yang menunggu disentuh kebijakan.
Program Bedah Rumah 2026 sendiri menargetkan perbaikan 400 ribu rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, turut mengingatkan masyarakat agar mengawasi pelaksanaan program dan mendokumentasikan prosesnya. Sebab, niat baik pemerintah tetap membutuhkan pengawasan agar tak tersesat di tangan oknum yang mungkin menjadikan bantuan sebagai ladang kepentingan.
Rumah layak dan tanah bersertipikat adalah dua hal yang saling melengkapi. Dinding yang kokoh memberikan perlindungan dari hujan dan panas, sementara sertipikat menghadirkan perlindungan dari ketidakpastian hukum. Kesejahteraan tak cukup dibangun dengan semen dan bata, tetapi juga dengan pelayanan yang transparan, akses yang mudah, serta keberpihakan yang nyata kepada masyarakat kecil.
Melalui kegiatan di Sukatani, BPN Banten menegaskan bahwa pelayanan pertanahan tak seharusnya hanya menunggu warga datang membawa berkas, tetapi juga hadir mendekati masyarakat. Sebab, rumah yang layak adalah tempat seseorang bernaung, dan tanah yang memiliki kepastian hukum adalah tempat harapan dapat tumbuh tanpa dihantui rasa takut kehilangan.







