swarabhayangkara.com. Jakarta – Akhirnya, setelah bertahun-tahun ekonomi kita diajari teori trickle-down economics yang nyatanya hanya trickle ke kantong yang itu-itu saja, Badan Pusat Statistik mencatat anomali.
Pada Semester I 2026, pertumbuhan ekonomi menembus 5,45 persen, tertinggi dalam 13 tahun. Kemiskinan turun ke 8,07 persen per Maret 2026. Pengangguran terbuka menyusut ke 4,68 persen.
Angka-angka itu dingin. Tapi implikasinya panas. Sebab di balik kalkulator makroekonomi, ada sesuatu yang lebih berisik: suara patahan tektonik status quo.
Itulah anatomi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti dibedah Ketua Umum DPP Gerakan Relawan Nasional, Gema Sasmita, dalam forum evaluasi strategis di Jakarta, Selasa.[Gernas]
Menurut Gema, dua tahun ini bukan lagi soal retorika populis. Ini soal negara yang tiba-tiba ingat alamat rumah rakyatnya.
“Selama berdekade-dekade, puluhan ribu penambang tradisional diperlakukan bak pelaku kriminal di tanah airnya sendiri. Negara hadir hanya lewat instrumen represif. Paradigma kolonialistik ini diputus total,” ujar Gema.
Sumur Rakyat yang Akhirnya Punya Akta Lahir
Sastra satir paling indah tahun ini barangkali lahir bukan dari buku, melainkan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Melalui regulasi itu, 45.000 sumur minyak rakyat yang selama ini dianggap anak haram dalam peta energi nasional, akhirnya dilegalkan. Diberi akta lahir. Pertamina mendapat mandat resmi untuk membeli langsung minyak mereka. Tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi di tengah malam seperti kekasih gelap.
Di sektor yang sama, pemerintah mendirikan Badan Industri Mineral dan PT Perminas untuk mengamankan hilirisasi logam tanah jarang, serta mewajibkan Devisa Hasil Ekspor SDA nonmigas 100 persen parkir di dalam negeri selama 12 bulan. Uang pulang kampung, tidak lagi piknik abadi di Singapura.
Ketegasan itu berlanjut lewat Operasi Halilintar yang menertibkan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Hasilnya tidak puitis, tapi matematis: laba bersih PT Timah terbang 9 kali lipat, dari Rp300 miliar menjadi Rp2,71 triliun pada Semester I 2026.
Di daratan lain, Satgas Penertiban Kawasan Hutan [PKH] merebut kembali 6,2 juta hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal dan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan [IUP] perusak ekosistem di Raja Ampat.
Nelayan Naik Kelas, Bukan Cuma Naik Perahu
Di laut, program Kampung Nelayan Merah Putih [KNMP] membangun 100 sentra awal dari target 3.000 kampung nelayan modern. Lengkap dengan dermaga representatif, pusat logistik, dan cold storage, agar ikan nelayan tidak lagi mati dua kali: sekali di laut, sekali karena harga jatuh.
“Pemerintah tidak membiarkan nelayan bertarung dengan perahu alakadarnya. Sebanyak 4.582 kapal penangkap ikan modern berukuran 10 hingga 1.500 GT disiapkan agar armada nasional mampu bersaing di laut lepas,” papar Gema.
Industrialisasi pesisir dikunci lewat proyek tambak nila salin 14.090 hektare di Pantura Jawa, sentra garam terintegrasi 2.000 hektare di Rote Ndao, NTT, untuk memangkas impor garam 2,7 juta ton, dan tambak udang terpadu 2.000 hektare di Waingapu.
Membabat Kartel dengan Satu Perpres
Mungkin ini bagian paling satir: selama puluhan tahun, petani harus bertarung melawan 145 regulasi pupuk. Tahun ini, 145 itu dibabat menjadi satu Perpres tunggal. Distribusi langsung lewat koperasi desa. HET urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800/kg. NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840/kg.
Di sisi hulu, Harga Pembelian Pemerintah [HPP] gabah kering panen dijaga di Rp6.500/kg dan jagung naik ke Rp5.500/kg. Sebanyak 88.270 unit pompa air modern disebar, diperkuat Inpres 2/2025 untuk irigasi.
Hasilnya: PDB sektor pertanian tumbuh 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun. Nilai Tukar Petani [NTP] menyentuh 131, tertinggi dalam 34 tahun. Stok beras Bulog bertengger di 4,5 juta ton per Oktober 2026, setelah sempat 5 juta ton pada April 2026. Delapan komoditas utama dinyatakan swasembada.
Sebuah pencapaian yang membuat istilah “petani merana” terdengar seperti dongeng lama.
Dari Piring MBG hingga Efisiensi Rp306 Triliun
Untuk program Makan Bergizi Gratis [MBG], Gernas memosisikan diri sebagai pengawas akar rumput. Satu dari lima anak Indonesia masih terancam stunting, maka program ini diperluas ke ibu hamil, menyusui, dan balita.
“Ketika muncul insiden keracunan di masa awal, pemerintah tidak defensif. Petunjuk teknis segera diperketat, bahan pangan rawan kontaminasi dilarang, sertifikasi dapur dinaikkan bertahap, dan model prasmanan mulai diuji coba,” ungkap Gema.
Di pilar kesehatan, pemerintah menggelar Cek Kesehatan Gratis tahunan dengan kuota 130 juta jiwa pada 2026, menaikkan anggaran deteksi dan pengobatan TBC hingga 10 kali lipat, serta memberi tunjangan Rp30,01 juta per bulan bagi dokter spesialis di wilayah 3T melalui Perpres 81/2025.
Semua itu dibiayai bukan dengan mantra, melainkan dengan Inpres 1/2025 yang memangkas belanja seremonial, perjalanan dinas, dan ATK hingga menghasilkan efisiensi Rp306,17 triliun.
Uang seremonial yang biasanya habis untuk spanduk dan seminar di hotel bintang lima, kini berubah wujud menjadi:
• Perumahan Rakyat: kuota subsidi naik dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun, plus 400.000 unit bedah rumah pada 2026. • Pendidikan Inklusif: 3.000 jembatan penyeberangan anak sekolah per Agustus 2026 dari target 5.000, 182 Sekolah Rakyat berasrama untuk keluarga desil 1-2, 100 Sekolah Garuda, dan revitalisasi 71.744 sekolah. 5. Danantara: Dari Dividen Menjadi Masa Depan
Pembentukan BPI Danantara merevolusi tata kelola dividen BUMN menjadi mesin investasi. Lahirlah mobil nasional Maung Garuda bersama Pindad, kemitraan dengan Arm untuk melatih 15.000 insinyur cip semikonduktor mulai Mei 2026, hingga proyek-proyek yang terdengar seperti fiksi ilmiah:
PP 22/2026 untuk bandar antariksa pertama Indonesia, pembukaan pita 6 GHz untuk Wi-Fi 7 nasional, kurikulum koding dan AI mulai tahun ajaran 2025/2026, serta Pembangkit Listrik Berbasis Sampah [PSEL].
Efek samping dari bersih-bersih tata kelola ini: laba Pupuk Indonesia melesat 252 persen ke Rp8,51 triliun, Pertamina mencetak laba Semester I 2026 Rp36,8 triliun naik 86 persen, dan Pegadaian tumbuh 84 persen ke Rp6,59 triliun.
Bagi Gema Sasmita, inilah matematika kepemimpinan yang dingin dan terukur. Bukan lagi soal siapa yang paling lantang berpidato tentang rakyat, melainkan siapa yang berani memukul oligopoli tepat di hulunya.
Jika benar era oligopoli telah diakhiri, maka dua tahun ini barangkali adalah babak di mana negara akhirnya berhenti menjadi satpam bagi segelintir tuan tanah, dan mulai belajar lagi menjadi pelayan bagi pemilik sah republik ini: petani, nelayan, dan penambang rakyat.
