Jakarta, Swarabhayangkara – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan komitmennya dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun institusi pengelola haji yang lebih profesional, transparan, dan bebas dari korupsi. Sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden, BP Haji mengutamakan tata kelola haji yang akuntabel dan berintegritas tinggi.
“BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa,” kata Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sebagai langkah nyata, BP Haji telah merekrut delapan mantan penyidik antikorupsi—tujuh dari Kepolisian dan satu dari Kejaksaan—yang dikenal memiliki integritas tinggi. Para penyidik tersebut kini menduduki posisi strategis di eselon 2, dan salah satu di antaranya diusulkan untuk jabatan eselon 1.
Langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan ibadah haji sebagai motor penggerak pembangunan ekosistem ekonomi umat, penguatan rasa nasionalisme, dan toleransi. BP Haji berkomitmen menjalankan amanah ini dengan baik demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Dengan kehadiran BP Haji, diharapkan pelayanan haji semakin optimal, transparan, dan berdaya guna, serta mampu menjadi contoh tata kelola yang bersih di Indonesia.
NMC
