Pekanbaru, 04/08 (MSB) – Aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Generasi Muda Patriotik (GMP) di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Senin (4/8/2025), terungkap menyimpan fakta mencengangkan. Demo yang mengangkat isu dugaan penyalahgunaan tunjangan transportasi oleh mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti, diduga bukan murni aspirasi, melainkan digerakkan oknum dengan massa bayaran.
Hal tersebut juga terlihat dari jumlah peserta aksi yang terbilang minim, sekitar kurang lebih 13 orang. Dengan membawa spanduk bertuliskan desakan agar Kejari Pekanbaru memproses hukum terkait tunjangan transportasi eks anggota dewan tersebut.
Ironisnya lagi, sebagian besar peserta aksi tidak mengetahui secara jelas apa yang mereka tuntut. ada yang secara jujur mengakui ikut aksi karena diajak dan diimingi di beri sesuatu. .
Lebih lanjut, ketika ditanya iming – iming tersebut berupa apa dan berapa nilainya? pria tersebut mengaku sebesar Rp50 ribu per orang.
Pengakuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa aksi tersebut tidak lahir dari kesadaran murni, melainkan sudah terorganisir dengan pola bayaran. Saat dimintai keterangan lebih jauh terkait siapa yang memberikan uang tersebut, ia mengaku tidak mengetahui.
“Kalau soal siapa yang bayar, saya nggak tahu bang. Saya cuma terima uang saja,” ujarnya menutup percakapan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi pasti siapa pihak yang berada di balik pendanaan aksi ini. Namun, pola mobilisasi massa bayaran bukanlah hal baru dalam setiap isu politik dan hukum yang mengemuka.
Biasanya, oknum tertentu memanfaatkan oknum kelompok masyarakat dengan imbalan uang untuk mendramatisasi suatu isu di ruang publik, untuk menjatuhkan orang lain.
Praktik ini jelas merusak esensi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sebab, aspirasi yang seharusnya disuarakan atas dasar kepedulian, berubah menjadi sekadar komoditas yang diperjualbelikan.
Untuk menjaga keseimbangan pemberitaan sesuai dengan kode etik dan UU Pers agar tidak ada pihak yang dirugikan, media ini mengonfirmasi kepada Korlap aksi, Riski, terkait adanya dugaan bayaran kepada massa demonstrasi sebesar Rp50 ribu per orang melalui pesan WhatsApp pada Senin (4/8/25). Namun hingga kini, ia enggan memberikan penjelasan.
“Kalau itu tanya ke Kejari, Bang,” jawab Riski singkat.
Saat ditanya kembali apa kaitannya Kejari dengan dugaan pembayaran kepada peserta aksi, Riski tidak memberikan jawaban. Padahal, pengakuan soal uang tersebut datang dari peserta aksi, dan sebagai koordinator lapangan, Riski bertanggung jawab atas jalannya demonstrasi. Hingga berita ini diterbitkan, pertanyaan dari beberapa awak media belum dijawab oleh Riski.
Tim
