oleh: Rioberto Sidauruk – W.Sekretaris Jenderal KBPP POLRI
Jakarta, 4/6 – Analisis tahun 2025 menunjukkan lanskap keamanan global yang kompleks, memadukan ancaman tradisional dan non-tradisional.
Konflik geopolitik, destabilisasi siber, dan krisis lingkungan menjadi pendorong utama ketidakstabilan.
Indonesia, sebagai aktor kunci di Asia Tenggara, membutuhkan strategi keamanan nasional yang adaptif dan berorientasi solusi.
Dinamika Geopolitik Kontemporer
Lingkungan geopolitik global ditandai oleh peningkatan konflik regional di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Yaman yang memicu eskalasi internasional melibatkan AS, Rusia, Tiongkok, dan Iran.
Dampaknya termasuk krisis pangan dan energi, gelombang pengungsian, dan erosi kerja sama multilateral.
Persaingan strategis AS dan Tiongkok di Asia-Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, berpotensi eskalasi. Aliansi AS seperti QUAD dan AUKUS kontras dengan Belt and Road Initiative Tiongkok dan klaim teritorialnya.
Ancaman perkembangan nuklir Korea Utara dan adaptasi teknologi canggih oleh kelompok teroris semakin memperumit situasi keamanan global.
Evolusi Ancaman Siber
Ancaman siber di era digital mencapai tingkat kecanggihan signifikan. Proyeksi 2025 menunjukkan pemanfaatan AI dan Deepfake untuk serangan phishing dan vishing yang sulit terdeteksi, dengan penggunaan suara sintetis dan video palsu untuk penipuan finansial hingga sabotase politik.
Ransomware Canggih tidak hanya mengenkripsi data, tapi juga mengancam kebocoran data sensitif, menargetkan sektor kesehatan dan layanan publik.
AI Agentik, sebagai sistem AI otonom, mampu melancarkan serangan siber masif, termasuk eksploitasi kerentanan rantai pasok dan infrastruktur kritis.
Komputasi Kuantum berpotensi merusak enkripsi konvensional, mendesak adopsi kriptografi pasca-kuantum.
Tantangan terhadap infrastruktur kritikal meningkat, dengan serangan siber menargetkan jaringan listrik, sistem air, dan transportasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Insiden serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia pada 2024 menggarisbawahi kerentanan pertahanan siber.
AI-Generated Threats seperti phishing dan deepfake berbasis AI berpotensi menyebabkan pencurian identitas dan disinformasi politik.
Ransomware Evolusioner dapat mengakibatkan gangguan layanan publik dan kerugian finansial. Serangan Rantai Pasok berisiko memicu gangguan bisnis skala besar. Sementara itu, Quantum Security berpotensi menyebabkan kebocoran data masif.
Penguraian Global dan Mitigasi
Dunia menghadapi polarisasi sosial dan disinformasi yang diperkuat algoritma media sosial dan AI.
Sebanyak 31% pakar World Economic Forum memproyeksikan “pergolakan global” pada 2027. Kolaborasi internasional, meskipun esensial, sering terhambat inefisiensi lembaga multilateral.
Namun, inisiatif kerja sama keamanan siber (misalnya dalam kerangka ASEAN) dan komitmen terhadap Perjanjian Paris tetap menjadi harapan utama.
Kesiapsiagaan Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Meskipun skor National Cyber Security Index (NCSI) Indonesia masih di bawah Singapura dan Malaysia, pemerintah telah mengambil langkah strategis seperti pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP), pelatihan SDM berbasis AI, serta adopsi pendekatan Zero Trust dan Security Operation Center (SOC) terintegrasi.
TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara dari ancaman militer eksternal dan bersenjata skala besar, termasuk melalui diplomasi pertahanan dan pembentukan Komando Siber TNI.
Polri berfokus pada keamanan internal, penegakan hukum, penanganan kejahatan siber melalui Direktorat Siber Polri, serta kolaborasi dengan ASEANAPOL.
Kompleksitas ancaman 2025 menuntut sinergi lintas-lembaga yang lebih intensif antara TNI, Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Keamanan maritim memerlukan patroli terpadu dari TNI AL, Bakamla, dan Polri Air, sementara penanganan disinformasi dan radikalisme digital membutuhkan dukungan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Secara regional, diplomasi yang dipimpin Kementerian Luar Negeri, didukung BIN, sangat penting untuk resolusi sengketa di Laut Cina Selatan melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dan ratifikasi ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT).
Kesiapsiagaan nasional adalah upaya whole-of-government dan whole-of-society, melibatkan BNPB untuk mitigasi bencana, Kementerian Kesehatan untuk kesiapsiagaan pandemi, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat.
Rekomendasi Strategis
Untuk menghadapi kompleksitas lanskap keamanan global, Indonesia perlu menerapkan strategi komprehensif yang berpusat pada empat pilar utama: memperkuat kolaborasi dengan mengaktifkan Sistem Komando Gabungan antara TNI, Polri, dan BSSN untuk respons terkoordinasi terhadap ancaman siber dan terorisme.
Mdernisasi kapasitas melalui peningkatan armada patroli maritim dan satelit pengintai oleh TNI, serta pengembangan kapabilitas AI forensik digital oleh Polri;
Diplomasi progresif dengan memosisikan ASEAN sebagai mediator konflik global dan mendorong pembentukan regional cyber resilience pact; serta pengembangan SDM melalui rekrutmen massal ahli siber dan penyelenggaraan pelatihan gabungan TNI/Polri dengan negara G20 guna menghadapi ancaman futuristik seperti AI warfare dan drone swarm.
Meskipun TNI dan Polri adalah pilar esensial, kompleksitas keamanan 2025 menuntut pendekatan whole-of-nation yang mengintegrasikan peran kementerian teknis, sektor swasta, dan masyarakat.
Diplomasi preventif melalui ASEAN memiliki signifikansi setara dengan kesiapan operasional TNI/Polri. Dengan posisi strategisnya, Indonesia berpotensi besar berfungsi sebagai stabilisator keamanan regional di tengah gejolak global yang terus berlanjut. (r10)
