Jakarta, 20/6 — Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2026–2031, AH Bimo Suryono, menegaskan pentingnya kerja sama dan koordinasi antarinstansi negara dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global serta meningkatnya dinamika aspirasi masyarakat.
Menurut Bimo, sinergi antara DPR RI, pemerintah, lembaga keuangan, perbankan nasional, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi elemen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, dan kepercayaan publik.
Bimo memberikan apresiasi terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan elemen masyarakat, guna mencari solusi atas persoalan strategis bangsa.
“Upaya yang dilakukan Bapak Dr. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. mencerminkan kepemimpinan yang mengedepankan dialog dan kepentingan nasional. Kolaborasi serta komunikasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas negara,” ujar Bimo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Ia menyampaikan bahwa penguatan koordinasi antar lembaga diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memberikan rasa aman bagi dunia usaha dan investor.
Menurutnya, berbagai isu strategis seperti sektor pertambangan, kebijakan fiskal, hingga penguatan sektor keuangan membutuhkan langkah bersama agar dapat dikelola secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Bimo juga menyoroti pentingnya peran Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), lembaga jasa keuangan, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Ia menilai keterpaduan antarotoritas keuangan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat kepercayaan pasar, memastikan ketersediaan likuiditas, serta mendukung pembiayaan bagi sektor usaha dan masyarakat.
Di sisi lain, Bimo menekankan bahwa stabilitas keamanan juga menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara DPR RI, pemerintah, dan Polri dinilai penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Bimo turut mengapresiasi adanya ruang komunikasi yang terbuka bagi mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari proses demokrasi.
“Demokrasi yang sehat harus dibangun melalui komunikasi dan dialog. Penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat, namun stabilitas nasional tetap harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Bimo mengatakan tantangan global saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa agar Indonesia mampu menjaga optimisme masyarakat dan dunia usaha.
“Sinergi antara DPR RI, pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BEI, lembaga jasa keuangan, perbankan nasional termasuk Himbara, serta Polri merupakan kekuatan besar dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan visi yang sama, kepercayaan publik akan semakin kuat dan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dapat berjalan lebih kokoh,” pungkas Bimo. (ant)
