Jakarta, 10/11 – Ketua Umum Pimpinan Pusat KBPP Polri, AH Bimo Suryono, menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan potensi desa.
Gagasan tersebut disampaikan Bimo Suryono kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam pertemuan di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Bimo menawarkan program pemanfaatan tanah desa yang terlantar atau belum produktif untuk dikembangkan menjadi lahan budidaya tanaman pangan, seperti jagung, bawang, serta berbagai komoditas unggulan sesuai potensi masing-masing daerah.
Menurut Bimo, program tersebut tidak sekadar bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, sekaligus mencegah munculnya kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
KBPP Polri ingin mengambil bagian dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan potensi daerah. Tanah-tanah desa yang belum produktif dapat kita manfaatkan menjadi lahan pertanian yang menghasilkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Bimo.
Bimo menegaskan, apabila mendapat persetujuan dari Menteri Desa, program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027 sebagai bentuk pengabdian KBPP Polri kepada masyarakat, dukungan terhadap pemerintahan yang sah, serta sinergi dengan kebijakan Kapolri dalam membangun kedekatan dan kemitraan bersama masyarakat.
DI TANGGAPI POSITIF MENTERI DESA
Gagasan Bimo Suryono mendapat sambutan positif dari Menteri Yandri Susanto. Bahkan, kedua pihak sepakat untuk menindaklanjutinya melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MoU).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung program Desa Tematik, yakni pengembangan budidaya komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi pasar ekspor, serta program Desa Sehati (Swasembada Pangan, Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi).
Menteri Yandri Susanto menjelaskan bahwa program Desa Tematik dan Desa Sehati merupakan bagian dari upaya pembangunan desa yang dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Yandri, berbagai program pemberdayaan desa tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 5,9 persen serta mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Selain pemberdayaan sektor pertanian, Kementerian Desa juga menjalin kerja sama dengan Jepang melalui program beasiswa dan magang bagi pemuda desa.
Program tersebut menawarkan peluang penghasilan sekitar Rp17 juta hingga Rp50 juta per bulan. Diharapkan, setelah menyelesaikan program dan kembali ke Tanah Air, para pemuda dapat membawa pengalaman serta keterampilan untuk ikut membangun dan memberdayakan desa masing-masing.
KADER KBPP POLRI PERNAH TERLIBAT DALAM PROGRAM TEKAD
Dalam sesi dialog, kader KBPP Polri asal Sumatera Utara, Syaiful Syafri, didampingi Hari Rajagukguk, turut menyampaikan pengalamannya dalam pemberdayaan masyarakat desa.
Syaiful mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi narasumber Kementerian Desa dalam pelatihan Pendamping Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), yang diikuti peserta dari sembilan provinsi dan 25 kabupaten, khususnya dari wilayah Papua dan Sulawesi.
Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan mempersiapkan tenaga pendamping agar mampu menggali dan mengembangkan potensi masyarakat serta sumber daya daerah guna memperkuat pertumbuhan ekonomi desa.
Pengalaman tersebut, lanjut Syaiful, dapat menjadi salah satu modal bagi KBPP Polri untuk berkontribusi dalam program pemberdayaan desa yang akan dikerjasamakan dengan Kementerian Desa.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum KBPP Polri DR Fri Hartono dan Ilham Arif Sirajuddin, Sekretaris Jenderal Devina Sutarman, Bidang Informasi Fahri Haiti, Syaiful Syafri, serta Hari Rajagukguk. (red)
