SWARA BHAYANGKARA.COMJAKARTA, Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, perjalanan bangsa tidak cukup diukur dari capaian pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, maupun berbagai program pemerintah. Lebih dari itu, diperlukan perenungan tentang keadilan, ketenteraman sosial, keluhuran budaya, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo mengingatkan bahwa hakikat kepemimpinan bukan sekadar menjalankan kekuasaan, melainkan mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan.
Menurutnya, kemajuan bangsa tidak hanya terlihat dari gedung-gedung yang berdiri megah, infrastruktur yang semakin berkembang, atau angka pertumbuhan ekonomi. Kemajuan sejati juga tercermin dari kemampuan negara menjaga martabat manusia, menegakkan keadilan, melindungi masyarakat kecil, serta menghadirkan kehidupan yang aman dan harmonis.
Pesan tersebut disampaikan Kidung Tirto saat berada di petilasan Cupu Manik Asta Jingga, Minggu (19/10/2026).
“Seorang pemimpin tidak cukup hanya membangun negara secara lahiriah. Ia juga harus menghadirkan ketenteraman batin, keadilan, dan harapan bagi rakyatnya. Pembangunan harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan,” tuturnya.
Dalam perspektif falsafah Nusantara, kondisi ideal itu dapat dimaknai sebagai rahayu lahir batin: keadaan ketika kemajuan material berjalan beriringan dengan keadilan, keseimbangan sosial, dan keluhuran budi.
Ekonomi Berkeadilan, Kemakmuran Harus Dirasakan Rakyat
Kidung Tirto menilai, kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau banyaknya proyek pembangunan. Ukuran yang tidak kalah penting adalah kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan yang layak, dan menjalani kehidupan dengan lebih sejahtera.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo–Gibran, evaluasi terhadap kebijakan ekonomi menjadi penting untuk melihat sejauh mana pembangunan mampu memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya beli, dan mengurangi kesenjangan sosial.
Falsafah Jawa memayu hayuning bawana mengajarkan kewajiban manusia untuk menjaga dan memperindah kehidupan bersama. Dalam konteks bernegara, nilai tersebut mengandung pesan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
Pengelolaan kekayaan dan sumber daya negara pun semestinya dilandasi kejujuran, tanggung jawab, serta keberpihakan pada kepentingan bersama.
Sebab, kemakmuran yang tidak disertai pemerataan berpotensi menyisakan persoalan sosial. Karena itu, keberhasilan pembangunan perlu dilihat dari kehidupan petani, nelayan, buruh, pelaku usaha kecil, dan keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi Kidung Tirto, pembangunan yang ideal bukan hanya membuat negara terlihat maju, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk menikmati hasil kemajuan( INVESTIGATION Nasional MsB KB.02 jatim ” ANDY SURYA)
