swarabhayangkara.com, Jakarta— Setiap menjelang Ramadan, langit Indonesia selalu berubah menjadi ruang tafsir. Ada yang menengadah dengan teleskop, ada yang menunduk pada tabel astronomi, dan ada pula yang menunggu pengumuman resmi sambil menakar tanggal di kalender dapur.
Selasa (17/2/2026), melalui Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
“Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menteri Agama dalam konferensi pers.
Keputusan itu bukan lahir dari bisikan angin senja, melainkan dari paparan angka-angka yang tegas. Ketinggian hilal di seluruh wilayah NKRI masih berada di bawah ufuk, berkisar antara minus 2,41 derajat hingga minus 0,93 derajat. Sudut elongasi pun masih malu-malu, hanya berada di rentang 0,94 hingga 1,89 derajat.
Padahal, standar visibilitas hilal yang disepakati negara-negara anggota MABIMS mensyaratkan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Artinya, secara hitungan ilmiah, bulan sabit itu belum memenuhi syarat untuk tampil ke panggung cakrawala.
“Bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat,” jelas Menteri Agama.
Sebanyak 96 titik rukyat di seluruh provinsi telah disiapkan. Para perukyat berdiri di tepi pantai, di atas bukit, di halaman observatorium—menatap barat dengan sabar. Namun langit tetap bersih dari lengkung tipis yang dinanti. Bahkan di sejumlah negara Islam lain, belum ada yang melaporkan keterlihatan hilal. Kalender Hijriah global versi Turki pun tak memulai Ramadan esok hari.
Di sinilah sains bekerja tanpa drama: angka berbicara, data menguatkan, dan keputusan diambil. Tetapi di luar ruang sidang, Ramadan tak pernah sekadar soal derajat dan elongasi. Ia adalah tradisi, keyakinan, dan—kadang—perdebatan yang datang setia setiap tahun, seperti tamu yang tak pernah absen.
Turut hadir dalam Sidang Isbat Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, serta Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad. Hadir pula perwakilan dari BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, Planetarium Jakarta, dan para ahli falak dari berbagai perguruan tinggi. Sebuah barisan panjang yang menunjukkan bahwa menunggu bulan di negeri ini bukan perkara sederhana—ia melibatkan negara, ilmu pengetahuan, dan harapan kolektif.
Menteri Agama berharap keputusan ini menjadi momentum kebersamaan umat Islam Indonesia dalam memulai ibadah puasa. Ia juga mengimbau agar perbedaan penetapan tidak menimbulkan perpecahan.
Imbauan itu terdengar seperti doa yang selalu diulang tiap tahun. Sebab di negeri yang kaya tafsir, bahkan bulan sabit pun bisa punya banyak makna. Ada yang percaya pada hisab, ada yang setia pada rukyat, dan ada yang menunggu pengumuman sambil bertanya di grup keluarga: “Besok puasa atau belum?”
Akhirnya, Kamis, 19 Februari 2026, ditetapkan sebagai awal Ramadan. Bukan karena hilal tampak megah di langit, melainkan karena data berkata ia belum cukup tinggi untuk disaksikan.
Ramadan pun datang—seperti biasa—dengan dua wajah: khusyuk di masjid-masjid, dan riuh di linimasa.
Dan di antara keduanya, negara berdiri di bawah langit yang sama, memastikan bahwa meski bulan belum terlihat, arah kiblat tetap satu.
