Mataram, 06/4 – Wali Kota Mataram hingga jajaran pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (6/4),mulai menggunakan sepeda untuk mobilitas ke kantor sebagai langkah mendukung pemerintah dalam efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
“Kebijakan penggunaan sepeda ke kantor bagian upaya efisiensi anggaran dalam penggunaan BBM untuk kendaraan dinas, yang telah disepakati bersama,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin.
Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, pemerintah kota juga menyiapkan lahan parkir untuk sepeda pada pejabat yang datang ke areal Kantor Wali Kota Mataram, untuk berbagai kegiatan.
Karena itu, areal parkir Kantor Wali Kota Mataram yang biasanya di penuhi mobil dinas pejabat eselon II, kini tidak terlihat lagi termasuk kendaraan Dinas Wali Kota Mataram, Wakil Wali Kota Mataram, dan Sekda Kota Mataram, karena sudah menggunakan sepeda.
Sekda mengatakan, untuk jenis sepeda yang digunakan pejabat diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk memilih sepeda yang digunakan. Baik sepeda listrik maupun sepeda konvensional bisa digunakan berangkat ke kantor.
“Silakan, mau pakai sepeda listrik, konvensional atau sepeda ontel boleh-boleh saja yang penting bisa efisiensi dan ramah lingkungan,” katanya.
Dikatakan, terhadap penggunaan sepeda untuk pejabat eselon II, Pemerintah Kota Mataram juga mengatur jarak atau radius tempat tinggal pejabat dan pegawainya yang terkena kebijakan penggunaan bersepeda ke kantor.
Pejabat yang tempat tinggal maksimal 5 kilometer dari kantor harus menggunakan sepeda. Sedangkan dengan radius lebih dari 5 kilometer masih boleh menggunakan kendaraan alternatif lain.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan itu, Pemerintah Kota Mataram menerbitkan surat edaran terkait maksimal jarak rumah pejabat yang harus menggunakan sepeda.
Namun setelah diidentifikasi, rata-rata untuk pejabat eselon II Kota Mataram, rumah tinggal masih di tengah kota atau di bawah radius 5 kilometer.
Menurutnya, penggunaan sepeda mulai pekan ini masih diuji coba di kalangan pejabat saja. Namun tidak menutup kemungkinan kebijakan itu juga akan diberlakukan untuk pegawai lainnya dengan menggunakan kendaraan atau bus khusus ASN.
“Untuk rencana penggunaan bus ASN, saat ini kami masih menunggu kajian dan opsi-opsi lain dari Dinas Perhubungan agar operasional lebih optimal,” katanya.
(alex)
