Blitar, 07/8 – Kepolisian Resor Blitar, Jawa Timur membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang berlokasi di Desa Jimbe guna mendukung program pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakapolres Blitar Kompol Fadillah Langko Kasim Panara di Blitar, Kamis, mengatakan pembangunan SPPG ini menjadi upaya kepolisian mendukung program pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis untuk siswa sekolah.
“Pembangunan ini upaya kepolisian untuk mendukung program pemerintah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Ia mengatakan untuk saat ini lokasi SPPG Polri dibangun di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Lokasi ini dipilih dari evaluasi dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.
Ia menambahkan penerima manfaat dari SPPG MBG Polres Blitar di Desa Jimbe sebanyak 3.441 siswa, terdiri atas empat lembaga taman kanak-kanak (TK), dua sekolah dasar (SD), satu sekolah menengah pertama (SMP), dan dua sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK).
Pihaknya berharap keberadaan SPPG dapat memberikan dampak kepada penerima manfaat, khususnya di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan.
Dalam program ini, Polres Blitar menggandeng manajemen Kampung Coklat, yang berlokasi di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Proses pembangunan SPPG Polri tersebut juga telah dilakukan secara resmi.
Ia berharap kolaborasi tersebut merupakan bentuk sinergi antara Polres Blitar dengan pihak ketiga, yakni PT Kampung Coklat, dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan.
“Kami menggandeng Kampung Coklat dalam pembangunan SPPG. Kami bersama-sama dengan pihak eksternal mendukung program pemerintah,” kata dia.
Sebelumnya, Pemkab Blitar menyiapkan setidaknya tiga lokasi dapur umum dalam program Makan Bergizi Gratis tersebut. Tiga lokasi itu berada di Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Talun dan Kecamatan Srengat.
Pemerintah kabupaten sudah melakukan kajian. Berdasarkan ketentuan, dapur umum untuk program MBG yang ada di daerah harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya akses jalan mudah, aman dari bencana, kondisi tanah dan air bagus.
Sedangkan untuk aktivitas di dapur umum yang dibangun di daerah, untuk pembiayaannya bersumber dari APBN.
(wan)
