swarabhayangkara.com, Jakarta — Kabar baik kembali datang dalam bentuk angka. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 resmi menembus skor 77,89, tertinggi sejak survei pertama dilakukan pada 2015.
Capaian ini diumumkan Kementerian Agama bersama Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (P3M) Universitas Indonesia, menandai bahwa secara statistik, Indonesia kian rukun—setidaknya di atas kertas.
Rilis tersebut disampaikan dalam forum Refleksi 2025 dan Proyeksi 2026 bertema Toward a Loving Future Ummah di Jakarta, Selasa (22/12/2025). Hadir lengkap jajaran elite Kemenag, dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Kamaruddin Amin, hingga pimpinan PTKN. Sebuah pemandangan yang selaras dengan pesan kerukunan: duduk bersama, rukun, dan terdata.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa capaian ini bukan sekadar deretan angka statistik yang layak dipajang di slide presentasi. Ia menegaskan agama harus berfungsi sebagai kompas moral di tengah perubahan zaman yang serba cepat—dan barangkali juga di tengah perubahan indeks yang serba naik-turun.
“Agama tidak boleh berhenti pada simbol dan ritual. Ia harus menjadi penuntun etis—kompas moral—yang memberi arah di tengah disrupsi sosial, teknologi, dan budaya,” ujar Menag, menggarisbawahi bahwa indeks tinggi tak otomatis menjamin arah kompas selalu tepat.
Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM) Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama didefinisikan sebagai hubungan yang toleran, setara, dan bersama-sama membangun bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Definisi yang ideal—dan tentu menantang ketika harus diterjemahkan dari kuesioner ke kehidupan sehari-hari.
“Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025 tercatat sebesar 77,89 dan berada dalam kategori tinggi. Ini skor tertinggi dalam 11 tahun terakhir,” kata Ramdhani.
Sebuah capaian yang sekaligus menegaskan bahwa kerukunan nasional kini punya angka pasti, dua digit di belakang koma.
Survei ini mengandalkan tiga indikator utama: toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Hasilnya, toleransi mencatat skor paling tinggi, yakni 88,82—sebuah sinyal bahwa masyarakat Indonesia sangat piawai dalam saling menghormati.
Namun, dimensi kebersamaan hanya berada di angka 65,49, seolah mengingatkan bahwa rukun secara sikap belum tentu seiring sejalan dalam aksi bersama.
Dimensi kesetaraan sendiri berada di angka 79,35, menandakan bahwa prinsip “semua sama di hadapan hukum dan kehidupan” cukup diyakini, meski praktiknya terkadang masih perlu antrian panjang.
Survei ini melibatkan 13.836 responden dari enam agama yang dilayani negara, melalui wawancara tatap muka selama September–November 2025, dengan margin of error ±0,83 persen. Angka-angka ini memberi jaminan ilmiah bahwa kerukunan memang diukur secara serius, meski realitas sosial tetap menyisakan ruang diskusi di luar kuesioner.
Jika ditarik ke belakang, IKUB 2025 melampaui seluruh capaian 11 tahun terakhir, mengungguli skor 76,47 pada 2024. Sebuah tren positif yang menunjukkan bahwa kerukunan nasional terus menanjak, meski sesekali sempat turun—seperti harmoni yang diuji oleh dinamika zaman.
Selain IKUB, Kemenag juga merilis Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKsUB) dengan skor 84,61, masuk kategori sangat tinggi. Dimensi individual bahkan mencapai 87,21, menandakan bahwa secara personal, umat beragama Indonesia sangat saleh. Dimensi sosial berada di angka 82,00—cukup tinggi, meski masih menyisakan ruang agar kesalehan tak berhenti pada diri sendiri.
Kepala BMBPSDM menegaskan bahwa seluruh indeks ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ke depan. Program Kemenag, kata dia, harus berbasis data. Dengan demikian, kebijakan keagamaan diharapkan tidak lagi sekadar niat baik, tetapi juga memiliki grafik pendukung.
“Melalui indeks-indeks ini, kita menakar sejauh mana layanan dan kebijakan keagamaan benar-benar berdampak bagi umat,” ujar Ramdhani.
Dengan deretan indeks yang terus naik, pemerintah tampaknya optimistis menatap masa depan umat yang makin rukun dan saleh. Tinggal satu pekerjaan rumah: memastikan angka-angka indah itu benar-benar terasa di lapangan, bukan hanya nyaman dibaca dalam laporan tahunan.(Is)
