swarabhayangkara.com, Jakarta – Jakarta berkilau di bawah cahaya ambisi,
namun di sudut-sudutnya yang tak selalu disorot,madrasah berdiri seperti bayang-bayang— ada, tapi kerap dianggap tiada.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin,
menyuarakan sesuatu yang telah lama dipendam waktu:bahwa madrasah, dalam sistem pendidikan,sering kali diperlakukan layaknya anak yang tak diharapkan tumbuh terlalu tinggi.
“Seperti anak tiri,” katanya—
sebuah frasa sederhana, namun sarat getir.
Di sana, jumlah murid tak pernah ramai,
bukan karena ilmu tak diminati,melainkan karena kemiskinan lebih dulu mengisi bangku-bangku kosong.
Mereka datang membawa mimpi,
namun sering pulang dengan hitungan biaya yang tak sanggup dijawab.Di depan papan tulis,para guru menulis masa depan dengan kapur yang hampir habis—
mengajar dengan kesabaran yang tak digaji tepat waktu, bertahan dengan dedikasi yang tak pernah masuk dalam laporan anggaran.
“Hidup segan, mati tak mau,”sebuah kalimat yang terdengar seperti napas panjang—
tentang lembaga yang tetap berdiri,
meski tak pernah benar-benar dikuatkan untuk berlari.
Dalam suasana open house di Jakarta Pusat,
kritik itu melayang seperti doa yang lama tertahan, menyentuh satu hal paling mendasar: keadilan. Sebab di kota ini,
setiap warga membayar pajak dengan harapan yang sama—bahwa negara akan hadir tanpa memilih-milih, tanpa membedakan warna seragam atau nama sekolah.
“Pendidikan adalah hak,” tegasnya,
bukan milik segelintir, bukan pula hadiah bagi yang beruntung.
Namun pertanyaannya kini menggema lebih dalam dari sekadar ruang sidang:
jika semua anak berhak atas cahaya,
mengapa sebagian masih harus belajar
dalam remang yang tak pernah benar-benar dihapuskan?
