PARIGI MOUTONG, 03/09 — Keresahan masyarakat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, semakin mencuat.
Warga mempertanyakan pelayanan sebuah SPBU di wilayah tersebut yang disebut kerap menyatakan stok Pertalite “habis” ketika masyarakat hendak membeli BBM.
Namun di sisi lain, Pertalite justru disebut tersedia di sejumlah pedagang eceran yang berada tidak jauh dari SPBU dengan harga mencapai Rp25 ribu per liter.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: jika BBM benar-benar habis, dari mana Pertalite yang dijual para pedagang eceran itu diperoleh?
Pertanyaan inilah yang kini meminta jawaban terbuka dan pemeriksaan serius dari aparat berwenang.
Masyarakat Jangan Dipaksa Membeli dengan Harga Selangit
Warga menilai kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Harga eceran yang disebut mencapai Rp25 ribu per liter membuat biaya operasional masyarakat melonjak. Akibatnya, petani kesulitan mengolah lahan dan nelayan semakin terbebani ketika hendak melaut.
Masyarakat pun meminta aparat kepolisian turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelola dan karyawan SPBU apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Dugaan “Kongkalikong” Harus Dibuktikan
Lebih serius lagi, warga menduga adanya praktik kerja sama antara oknum SPBU dengan pedagang BBM eceran.
Nama seseorang yang disebut warga dengan panggilan “Daeng” juga muncul dalam dugaan tersebut. Warga menduga yang bersangkutan memiliki peran dalam mengatur distribusi BBM kepada pedagang tertentu untuk memperoleh keuntungan.
Penting ditegaskan, tudingan tersebut merupakan dugaan masyarakat dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum adanya pemeriksaan serta bukti yang sah dari aparat penegak hukum.
Karena itu, aparat diminta tidak sekadar menerima laporan secara administratif. Jika memang ada indikasi permainan, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari catatan penyaluran BBM, volume pasokan, transaksi pembelian, pola pembelian berulang, hingga dugaan keterlibatan oknum tertentu.
Subsidi Negara Jangan Jadi Ladang Keuntungan Oknum
BBM bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, apabila benar terjadi penyelewengan distribusi BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga tinggi, persoalannya menjadi sangat serius.
Masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan manfaat subsidi justru dipaksa membeli BBM dengan harga berlipat.
Jangan sampai masyarakat antre di SPBU dengan alasan stok “habis”, sementara BBM yang sama justru muncul di pinggir jalan dengan harga Rp25 ribu per liter.
Warga berharap kepolisian segera turun melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara objektif. Jika tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan secara transparan.
Sebaliknya, jika ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Jangan biarkan subsidi negara berubah menjadi keuntungan segelintir oknum, sementara petani dan nelayan harus menanggung mahalnya harga BBM.
(Acok Oncone Raya)
