Jakarta, swarabhayangkara.com – Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79. Penurunan ini menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji Indonesia karena rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah juga berkurang menjadi Rp55.431.750,78. Angka ini turun Rp614.420,82 dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp56.046.171,60.
Penurunan biaya ini tak lepas dari efisiensi yang berhasil dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, mengungkapkan bahwa efisiensi tersebut merupakan hasil negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi, termasuk akomodasi, konsumsi, dan layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna). Total efisiensi yang dicapai mencapai Rp600 miliar.
“Alhamdulillah, pemerintah dan DPR memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau bagi masyarakat, sambil tetap menjaga kualitas pelayanan,” ujar Hilman Latief di Jakarta, Selasa (7/1/2024).
Selain itu, pembelian alat kebutuhan jemaah seperti mesin pembaca dokumen travel dan alat pendataan bio visa yang telah dilakukan pada 2024 juga menjadi salah satu alasan penurunan biaya. “Kita optimalkan alat yang ada sehingga tidak perlu membeli lagi tahun ini,” jelas Hilman.
Pada tahun 2025, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah haji, yang terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.
Dengan turunnya BPIH dan Bipih, serta optimalisasi penggunaan nilai manfaat setoran awal, calon jemaah haji diharapkan dapat merasakan pelayanan terbaik dengan biaya yang lebih efisien. “Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” tutup Hilman.
NMC
