DAERAH

Gubernur Papua jadikan penanganan kawasan kumuh prioritas pembangunan

170
×

Gubernur Papua jadikan penanganan kawasan kumuh prioritas pembangunan

Sebarkan artikel ini

 

Jayapura, 25/11  – Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan Pulau Kosong dan Kayu Pulo di Kota Jayapura sebagai prioritas penanganan kawasan kumuh dan untuk itu pihaknya meminta instansi terkait mulai memperbaiki pemukiman, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

“Pada Sabtu (22/11) saya melakukan peninjauan ke Pulau Kosong dan Kayu Pulo di Kota Jayapura, dimana permukiman di kawasan tersebut membutuhkan fasilitas dasar,” katanya di Jayapura, Senin.

Untuk itu pihaknya meminta agar kawasan tersebut dapat segera diatasi MCK-nya karena ini menjadi langkah penting dalam memastikan masyarakat pesisir mendapat akses hidup layak.

“Kami melihat dua pulau ini membutuhkan perhatian serius, sehingga pemerintah hadir untuk memperbaiki pemukiman, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan penataan permukiman pesisir di Jayapura akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta BKKBN, agar penanganan lebih terpadu dan berkelanjutan.

“Kami telah mengusulkan pembangunan sekitar 14 ribu rumah kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari program perbaikan permukiman,” katanya.

Dia menambahkan usulan tersebut mencakup pembangunan baru, renovasi rumah, hingga skema KPR bersubsidi bagi warga berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu guna memastikan program tersebut tepat sasaran, pihaknya bersama OPD terkait melakukan kunjungan ke daerah-daerah tersebut.

“Selain perumahan, kami menegaskan pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi nelayan setempat melalui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Dukungan itu, lanjutnya, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

“Apalagi Pulau Kosong dan Kayu Pulo memiliki potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan menjadi kawasan rekreasi dan budidaya perikanan. Untuk itu saya meminta Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata berkoordinasi menyiapkan rencana lanjutan,” katanya.

(iwi)