Oleh: Rioberto Sidauruk – Warga Jakarta.
Jakarta sebagai kancah peradaban nusantara, kini berada di dalam konfigurasi pembentukan identitas bangsa melalui penyediaan nilai budaya, peradaban dan simbol yang berfungsi sebagai legitimasi sosialnya.
Berawal dari Sunda Kelapa pada 1527, kota ini telah melalui lima abad transformasi gemilang. Dari pusat perdagangan maritim yang strategis, ia berevolusi menjadi Batavia di era kolonial, simpul birokrasi dan ekonomi Hindia Belanda.
Pasca-kemerdekaan, Jakarta teguh menjadi ibu kota, motor penggerak pembangunan nasional, dan lokomotif perekonomian Indonesia.
Kini, Jakarta telah bertransformasi menjadi megapolis global yang menyumbang 60% PDB nasional.
Tak hanya itu, Jakarta juga secara tak sadar menjelma sebagai “kota industri kebijakan,” di mana ribuan kebijakan, baik dari ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, lahir dan menjadi fondasi tata kelola negara.
Kita menyadari, laju progres perkembangan berhadapan dengan tantangan sistemik yang serius.
Kemacetan Jabodetabek, misalnya, berdasarkan kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan 2021 diperkirakan menggerus hingga Rp71,4 triliun PDB tiap tahun.
Selain itu, ruang terbuka hijau Jakarta saat ini baru mencapai sekitar 5% dari luas wilayah, jauh di bawah mandat undang-undang sebesar 30%.
Sementara itu, menurut studi dari Universitas Pertamina proyeksi biaya banjir diprediksi membengkak hingga 402% pada 2050.
Tanpa intervensi kebijakan yang terukur dan terintegrasi, potensi kerugian ini akan terus membesar dan mengancam keberlanjutan kota.
Data: Kompas Aksi Kebijakan
Gerak Jakarta kini terarah pada ekosistem kebijakan berbasis data. Laporan Breathe Cities, sebuah inisiatif global yang didukung Bloomberg Philanthropies dan Clean Air Fund, menjadi pemicu Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) multi-sektor: transportasi, tata ruang, energi, limbah.
Sebagai salah satu anggota aktif C40 Cities, Jakarta memiliki posisi strategis dalam jaringan global kota-kota yang berkomitmen mengatasi krisis iklim.
Dukungan kebijakan fiskal hijau, seperti green sukuk dan insentif kinerja Pemprov DKI, menarik investasi berkelanjutan.
Kolaborasi dengan jaringan global seperti C40 Cities dan Bloomberg Philanthropies semakin memperkuat kapasitas teknis pemerintah daerah.
Namun, koherensi implementasi adalah kunci. Pembangunan vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah bukan cuma solusi spasial, melainkan investasi sosial inklusif, harus menjamin akses pada infrastruktur memadai. Integrasi lintas sektor krusial agar inisiatif berdampak maksimal.
Mobilitas: Nadi Vital Kota
Kemacetan bukanlah gangguan minor, melainkan penyakit sistemik yang menggerus produktivitas dan daya saing.
Solusi teknokratis menuntut pendekatan berlapis. Pertama, percepat ekspansi mass transit berbasis permintaan.
Integrasi MRT, LRT, dan BRT via single-ticketing dan headway di bawah lima menit adalah keniscayaan, sesuai Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
Ini meningkatkan efisiensi dan daya tarik transportasi publik, memangkas ketergantungan kendaraan pribadi.
Kedua, dorong elektrifikasi dalam sektor transportasi, dengan fokus strategis pada transportasi publik dan komersial.
Insentif kepemilikan kendaraan listrik (termasuk subsidi PPN dan pembebasan pajak) dan pengembangan infrastruktur pengisian berbasis energi terbarukan wajib digalakkan.
Ini tidak hanya akan mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan kualitas udara kota, sekaligus mendorong transisi mobilitas yang lebih merata.
Ketiga, reformasi tata ruang berbasis transit-oriented development (TOD) mutlak. Mampatkan pertumbuhan urban di sekitar simpul transportasi publik, selaras RTRW DKI Jakarta.
Pengalaman Kopenhagen dengan 546 km jalur sepeda, atau Oslo yang menargetkan pengurangan emisi 95% pada 2030, membuktikan: mobilitas berkelanjutan adalah tulang punggung ekonomi hijau yang efisien.
Pendekatan ini mewujudkan kota padat, fungsional, dan ramah lingkungan.
Inklusi: Memanusiakan Jakarta
Pembangunan manusia Jakarta harus berpijak pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Progres ASN DKI Jakarta menunjukkan inklusi sosial positif: 57,58% ASN perempuan dan peningkatan akses layanan kesehatan-pendidikan.
Namun, tantangan besar tetap menghadang. Data Susenas BPS mengungkap: hanya 9% masyarakat miskin Jakarta punya akses air pipa, jauh di bawah rata-rata nasional 42%.
Di sisi lain, data BPS terkait tenaga kerja informal yang mencapai 82,67 juta jiwa secara nasional menunjukkan betapa rentannya kelompok ini terhadap guncangan ekonomi, sebuah realitas yang juga sangat kentara dan mendesak untuk ditangani di Jakarta.
Kondisi ini menuntut jaring pengaman sosial yang lebih kuat dan inovasi dalam pemberdayaan. Penyelesaiannya butuh intervensi berbasis ekosistem.
Program pertanian urban (urban farming) dapat menjadi penyangga ketahanan pangan lokal, termasuk dengan memanfaatkan ruang vertikal di gedung bertingkat.
Contohnya, di Jepang, “plant factories” seperti Pasona O2 di Tokyo berhasil mengintegrasikan sawah padi dan kebun sayur di dalam gedung perkantoran, menggunakan teknologi hidroponik dan pencahayaan LED untuk produksi sepanjang tahun.
Selanjutnya, untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan daya saing, inkubator teknologi berbasis AI dan ekonomi digital esensial untuk memberdayakan UMKM sektor informal. Hal ini akan membuka akses pada pasar yang lebih luas dan pengetahuan yang relevan.
Bersamaan dengan itu, kualitas lingkungan hidup warga harus ditingkatkan secara fundamental: rehabilitasi permukiman kumuh wajib diintegrasikan dengan penyediaan akses ruang terbuka hijau (RTH) dan transportasi terjangkau, mewujudkan lingkungan layak huni dan produktif bagi seluruh warga Jakarta.
Kolaborasi: DNA Jakarta Tangguh
Konsep “DNA kota” dari peneliti ITB mengingatkan: identitas Jakarta adalah konvergensi tradisi dan modernitas.
Lima ratus tahun ke depan, pembangunan harus merajut tiga benang peradaban. Pertama, dimensi teknokratis: manfaatkan digital twin dan IoT untuk manajemen sumber daya real-time.
Kedua, dimensi ekologis: percepat pencapaian 30% RTH melalui urban greening dan bioretensi.
Ketiga, dimensi sosio-kultural: libatkan komunitas lokal dalam co-design kebijakan, jamin solusi relevan kebutuhan masyarakat.
Sebagai peta jalan terukur, dokumen Voluntary Local Review (VLR) 2024 akan jadi audit kredibel menuju pencapaian SDGs.
VLR adalah laporan sukarela pemerintah daerah untuk mengukur dan memaparkan progres implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat kota atau daerah.
Kolaborasi tripartit antara pemerintah, swasta, dan akademisi akan mengubah Jakarta dari kota global menjadi teladan peradaban tangguh, inklusif, regeneratif.
Jakarta tak lagi sekadar bertahan, tetapi memimpin transisi peradaban urban. Jelang usia 500 tahun harus jadi titik balik: dari kota reaktif, menjadi laboratorium solusi berkelanjutan bagi dunia. DIRGAHAYU JAKARTA! (r10)
