swarabhayangkara.com, Jakarta — Di tengah antrean haji yang panjang dan kesabaran yang kerap diuji iman, masih saja ada yang tergoda jalan pintas: visa non-resmi. Seolah-olah ibadah rukun Islam kelima bisa dinegosiasikan seperti tiket konser last minute.
Menyikapi fenomena ini, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, kembali mengingatkan publik agar tidak mempertaruhkan nyawa demi berangkat lebih cepat. Ibadah haji jangan disulap jadi Uji Nyali.
Peringatan itu disampaikan menyusul rencana Pemerintah Arab Saudi yang akan memperketat pengamanan haji 2026 hingga delapan lapis—cukup untuk membedakan mana tamu Allah dan mana “penumpang gelap spiritual”.
“Kami berulang kali mengingatkan agar masyarakat tidak tergiur visa selain visa haji resmi. Jalur ilegal tidak menjamin keamanan. Niat ibadah seharusnya lurus, bukan licin,” ujar Maman dakam rilisnya.
Menurut legislator yang akrab disapa Kiai Maman ini, penggunaan visa haji ilegal bukan hanya soal pelanggaran administrasi, melainkan perjudian serius atas keselamatan jiwa. Jemaah non-resmi, katanya, tak tercatat, tak dilayani, dan pada akhirnya—tak terlindungi. Di Tanah Suci, status ilegal berarti absen dari layanan kesehatan, penginapan, hingga bantuan darurat.
Pada musim haji mendatang, pemeriksaan dokumen di Madinah dan Mekkah dipastikan berlangsung super ketat. Tanpa visa haji resmi, jemaah hampir mustahil menginjak wilayah puncak haji.
Konsekuensinya pun tidak ringan: deportasi, denda ratusan juta rupiah, bahkan ancaman pidana. Sebuah “paket lengkap” yang tentu tak tercantum dalam brosur travel nakal.
Kiai Maman mengingatkan tragedi 2025, ketika seorang warga Pamekasan ditemukan meninggal dunia di gurun Tan’im akibat menggunakan visa ilegal. Kasus itu menjadi penanda tragis bahwa jalur cepat sering kali berujung jalan buntu—bahkan jalan terakhir.
“Jemaah ilegal tidak terdata. Saat sakit atau darurat, tak ada sistem yang melindungi. Kasus meninggal di gurun tahun lalu seharusnya cukup menjadi alarm keras bagi siapa pun yang masih berpikir ibadah bisa disiasati,” tegasnya.
PKB pun mendorong pemerintah untuk lebih gencar melakukan edukasi publik. Sebab, selama masih ada yang menjual mimpi berangkat cepat tanpa antre, akan selalu ada yang tergoda—meski risikonya nyawa sendiri.
“Jangan sampai niat suci berubah menjadi kisah duka. Ibadah haji bukan lomba siapa tercepat, tapi siapa yang paling siap—secara iman, aturan, dan akal sehat,” pungkas Kiai Maman.
