swarabhayangkara.com, Jakarta — Setelah melalui enam kali rapat, kunjungan lintas benua, dan dialog yang “cukup alot”, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akhirnya sampai pada satu kesimpulan besar: Amerika Serikat bersedia mematuhi aturan halal Indonesia. Sebuah capaian diplomasi yang membuat dunia—setidaknya ruang rapat BPJPH—menarik napas lega.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan apresiasi kepada United States Department of Agriculture (USDA) yang dinilai menunjukkan sikap kooperatif dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi Indonesia.
“Kami baru membaca beritanya, dan kami sampaikan apresiasi kepada USDA atas komitmennya untuk mematuhi standar halal kita,” ujar Haikal di Jakarta, Rabu (28/1/2026), seolah kepatuhan sebuah negara adidaya adalah kejutan yang patut dirayakan.
Menurut Haikal, kepatuhan Amerika Serikat bukan terjadi secara instan. Diperlukan perjalanan jauh, bolak-balik kunjungan, serta diskusi berlapis sebelum akhirnya tercapai kesadaran kolektif bahwa produk yang masuk ke Indonesia memang harus mengikuti hukum Indonesia.
“Prosesnya memang cukup panjang,” kata Haikal, sebelum merinci kronologi diplomasi halal yang menyerupai serial panjang: mulai dari kunjungannya ke USDA di Amerika Serikat, kunjungan balasan ke Indonesia, hingga kehadiran pejabat setingkat Menko Perekonomian Amerika ke kantor BPJPH.
Puncaknya, enam kali rapat intensif dilakukan untuk membahas satu isu mendasar: kepatuhan terhadap regulasi halal Indonesia.
“Walaupun kami harus enam kali rapat dan diskusi mendalam terkait sertifikasi halal, mereka tetap menunjukkan sikap terbuka, santun, dan menghormati regulasi kita. Hasilnya, Amerika sangat comply dengan Halal Indonesia,” ujar Haikal, menegaskan bahwa kepatuhan hukum ternyata masih membutuhkan pembuktian diplomatik.
Haikal menilai sikap kooperatif Amerika Serikat sebagai bukti keberhasilan pendekatan diplomasi halal BPJPH yang disebutnya sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam membangun hubungan internasional yang adil dan saling menghormati—terutama dalam hal apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi warga Indonesia.
“Amerika dikenal dengan regulasi yang ketat, tapi mereka sangat menghormati aturan kita,” katanya, menambahkan bahwa kepatuhan tersebut seolah menegaskan bahwa hukum Indonesia baru sah bila telah diakui Washington.
Dalam waktu dekat, BPJPH berencana kembali mengunjungi perwakilan USDA di Indonesia, guna memastikan harmoni tetap terjaga dan halal dapat “diterima di semua negara di dunia”, sebuah cita-cita global yang bermula dari meja rapat dan notulen.
Lebih lanjut, Haikal menyebut komitmen USDA sebagai bukti bahwa sistem Jaminan Produk Halal Indonesia bersifat universal dan tidak bertentangan dengan perdagangan internasional.
“Ini mencerminkan bahwa sistem jaminan produk halal Indonesia diakui dan dipatuhi oleh pelaku usaha global,” ujarnya, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum nasional kini dapat dikemas sebagai pengakuan internasional.
Momentum ini juga disebut penting menjelang penerapan Wajib Halal Oktober 2026. Selain melindungi konsumen, kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya saing produk nasional dan membuka akses pasar global—tentu dengan catatan: semua pihak bersedia duduk enam kali rapat untuk memahami apa arti patuh pada aturan Indonesia.
