Jakarta, 08/7 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pemulihan sektor perikanan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pascabencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025 melalui dukungan regulasi pemanfaatan ruang laut serta penanganan sedimentasi.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Penataan Ruang Laut KKP Permana Yudiarso mengatakan dukungan tersebut mencakup pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), percepatan perizinan pemanfaatan ruang laut, penanganan sedimentasi, hingga pengembangan kawasan pesisir untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi nelayan.
“Kabupaten Aceh Besar punya potensi strategis sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis perikanan, sehingga untuk percepatan pembangunan pascabencana, salah satu prioritas KKP adalah penguatan regulasi pemanfaatan ruang laut dan kawasan pesisirnya,” kata Permana dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan salah satu persoalan yang kini dihadapi nelayan adalah pendangkalan alur pelayaran akibat sedimentasi pascabanjir.
Kondisi tersebut, lanjut dia, menyebabkan kapal hanya dapat keluar dan masuk pelabuhan saat air pasang sehingga menghambat aktivitas penangkapan ikan.
Untuk mendukung pemulihan sektor perikanan, ia memastikan KKP mempercepat proses penerbitan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai dasar legalitas pemanfaatan ruang laut.
Selain itu, ia menyatakan KKP juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan yang meliputi penataan ruang pesisir, pemberdayaan masyarakat, peningkatan investasi sektor kelautan, serta penguatan tata kelola kawasan pesisir.
KKP bersama Pemerintah Provinsi Aceh telah menyepakati sinergi untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan ruang laut di Aceh yang muncul akibat bencana banjir bandang dan longsor.
Bupati Aceh Besar Muharram Idris berharap dukungan KKP tersebut dapat segera direalisasikan agar memperlancar aktivitas nelayan dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.
“Harapan kami, program-program tersebut dapat segera direalisasikan sehingga mampu meningkatkan akses nelayan, memperlancar aktivitas penangkapan ikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Aceh Besar,” ujar Muharram.
(Raali)
