BINTAN 13/11— Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan menyepakati Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Bintan, Selasa (11/11).
Usai Paripurna, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menjelaskan bahwa struktur anggaran yang disepakati mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp1,022 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp380,9 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp637,5 miliar. Meski demikian, alokasi transfer dari pemerintah pusat ke Pemkab Bintan tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp214 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp1,057 triliun, dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp35,2 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
“Meski alokasi anggaran tahun 2026 menurun Rp214 miliar, beberapa program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat seperti bus sekolah gratis, seragam sekolah gratis, dan berbagai program sosial lainnya tetap kita upayakan berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Wabup Deby.
Selain itu, Deby juga menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan BUMD Bintan Karya Bahari bertujuan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang.
“Prioritas BUMD Bintan Karya Bahari ke depan adalah menjadi sumber PAD baru dengan memaksimalkan potensi sektor kemaritiman,” tutupnya.
(Ldn/ls)
