swarabhayangkara.com, Jakarta — Di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pergantian tongkat komando selalu menghadirkan ruang diskusi sekaligus harapan.
Menjelang proses regenerasi kepemimpinan Polri, satu nama semakin sering diperbincangkan di berbagai forum: Komjen Pol. Drs. Karyoto, S.I.K., M.H.
Dukungan terhadap Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri itu datang bak riak yang perlahan berubah menjadi gelombang.
Organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, kelompok kepemudaan, hingga lembaga sosial secara terbuka menyampaikan aspirasi mereka. Bagi mereka, Karyoto adalah sosok yang memiliki perpaduan antara pengalaman panjang, integritas yang teruji, serta kepemimpinan yang matang untuk membawa Korps Bhayangkara menghadapi tantangan zaman.
Rekam jejaknya memang tidak dibangun dalam semalam. Karier Karyoto mengalir dari ruang-ruang penyidikan di Bareskrim Polri, kemudian dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memimpin Polda Metro Jaya, hingga kini mengemban amanah sebagai Kabaharkam Polri—posisi strategis yang menjadi salah satu penyangga stabilitas keamanan nasional.
Salah satu dukungan datang dari Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad, S.H. Menurutnya, Indonesia membutuhkan Kapolri yang bukan hanya piawai menegakkan hukum, tetapi juga mampu merawat komunikasi dengan seluruh elemen bangsa.
“Komjen Pol. Karyoto memiliki pengalaman, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Beliau dikenal mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok tani hingga organisasi kemasyarakatan. Pendekatan humanis seperti ini menjadi modal penting bagi Polri ke depan,” ujarnya.
Bagi KH Juhadi, tantangan kepolisian hari ini tidak lagi sekadar memburu pelaku kejahatan. Yang tak kalah penting adalah menjaga stabilitas nasional sekaligus menumbuhkan kembali kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, adil, dan mengedepankan sisi kemanusiaan.
Nada serupa datang dari H. Mulyadi, Pembina Koperasi Bareng-Bareng Sugih Indramayu. Ia melihat Karyoto sebagai pemimpin yang tidak memandang keamanan sebatas urusan penegakan hukum. Di bawah kepemimpinannya sebagai Kabaharkam, berbagai kolaborasi dibangun bersama pemerintah daerah, kelompok tani, koperasi, hingga organisasi masyarakat untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kami melihat beliau tidak hanya memikirkan keamanan, tetapi juga hadir membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan rakyat,” kata Mulyadi.
Dukungan berikutnya mengalir dari Pengurus Pusat Lembaga Sosial Pemuda Nusantara (LSPN). Sekretaris Jenderal LSPN, Budi Sukmana, S.H., menilai Karyoto merupakan figur yang memiliki bekal lengkap untuk melanjutkan transformasi Polri.
“LSPN memandang Komjen Pol. Karyoto sebagai figur yang tepat untuk memimpin Polri. Pengalaman, integritas, dan dedikasi beliau menjadi modal penting untuk melanjutkan transformasi Polri agar semakin profesional, modern, dan dicintai masyarakat,” ujarnya.
Menurut Budi, pengalaman Karyoto ketika memimpin Direktorat Penyidikan KPK menjadi salah satu bukti kapasitasnya dalam menangani perkara-perkara besar yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, anggota legislatif, maupun kalangan swasta.
LSPN juga berpandangan bahwa dinamika yang pernah terjadi di KPK tidak semestinya dilekatkan kepada individu semata, sebab setiap penanganan perkara merupakan hasil mekanisme kelembagaan yang diatur oleh hukum.
Sekembalinya ke Polri, Karyoto kembali menunjukkan kepemimpinannya saat dipercaya memimpin Polda Metro Jaya. Ia mengawal berbagai agenda nasional, pengamanan Pemilu, penanganan kriminalitas jalanan, hingga menjaga stabilitas keamanan di ibu kota yang menjadi barometer keamanan nasional.
Kini, sebagai Kabaharkam Polri, ruang pengabdiannya semakin luas. Mulai dari pemeliharaan keamanan nasional, mitigasi bencana, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan.
Dukungan juga datang dari Barisan Muda Bekasi (BMB). Ketua Umumnya, Juhartono, menilai keberhasilan Karyoto memimpin Polda Metro Jaya menjadi salah satu alasan kuat mengapa namanya layak diperhitungkan dalam bursa calon Kapolri.
Menurutnya, wilayah hukum Polda Metro Jaya merupakan etalase Indonesia—pusat pemerintahan, bisnis, industri, sekaligus kawasan dengan mobilitas masyarakat yang nyaris tak pernah berhenti.
“Komjen Pol. Karyoto merupakan figur yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas yang kuat. Kami menilai beliau adalah sosok yang tepat untuk menakhodai Polri serta melanjutkan transformasi institusi kepolisian ke arah yang lebih baik,” jelas Mulyadi lagi.
Selama memimpin Polda Metro Jaya, Karyoto dinilai mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan persuasif. Berbagai agenda nasional, pengamanan aksi unjuk rasa, tahapan Pemilu, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepolisian berjalan dalam koridor yang kondusif.
Sejumlah pengamat juga menyoroti pentingnya figur Kapolri yang memiliki rekam jejak utuh. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa calon Kapolri ideal harus memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman operasional, sekaligus keberanian melakukan pembenahan internal demi memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik.
Pandangan senada juga pernah disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, yang menilai pemimpin Polri ke depan harus menguasai penegakan hukum sekaligus mampu menjaga profesionalisme institusi di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Di sisi lain, pengalaman Karyoto dalam pemberantasan korupsi menjadi salah satu catatan yang banyak mendapat perhatian. Saat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada periode 2020–2023, ia menangani sejumlah perkara besar yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, anggota legislatif, hingga kalangan dunia usaha.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan kepolisian masa depan, mulai dari pemberantasan korupsi, kejahatan siber, peredaran narkotika, tindak pidana transnasional, hingga penguatan pelayanan publik berbasis teknologi.
Namun demikian, sekuat apa pun gelombang dukungan yang bermunculan, proses penentuan Kapolri tetap berada dalam koridor konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengangkatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya memerlukan persetujuan DPR RI melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
Hingga kini, Komjen Pol. Karyoto sendiri tidak pernah menyatakan diri sebagai calon Kapolri. Dalam berbagai kesempatan, ia memilih tetap menundukkan kepala pada amanah jabatan yang sedang diemban sebagai Kabaharkam Polri. Baginya, tugas hari ini adalah bekerja sebaik-baiknya sesuai arahan pimpinan institusi.
Sementara itu, dukungan yang terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat menjadi cermin dinamika demokrasi—sebuah aspirasi yang tumbuh dari ruang publik menjelang estafet kepemimpinan di tubuh Polri.
