SWARA Bhayangkara.com
JAKARTA – Tokoh asal Aceh, Abdul Puteh, bersama tokoh Kerajaan Nusantara, Rahman Sabon Nama, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap Singapura menyusul dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan sawit yang dikaitkan dengan kepentingan bisnis Singapura dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Perbesar
Perbesar
Keduanya meminta pemerintah tidak berhenti pada pemotongan distribusi gas, tetapi juga menelusuri dugaan praktik perdagangan sumber daya alam Indonesia yang disebut-sebut melibatkan penjualan minyak sawit hingga ke Israel.
Abdul Puteh, mantan Gubernur Aceh, menyatakan dukungannya apabila Presiden Prabowo mengambil kebijakan tegas terhadap Singapura, termasuk mengevaluasi distribusi gas dan mengalihkan layanan strategis Indonesia yang selama ini bergantung pada negara tersebut.
Menurut Puteh, kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis negara lain. Pemerintah Indonesia, kata dia, perlu memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak justru menjadi sumber keuntungan pihak asing dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Sementara itu, Rahman Sabon Nama, mantan anggota Kantor Staf Presiden (KSP) era pemerintahan Joko Widodo, mendukung desakan tersebut. Ia meminta perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan di Kalimantan dimintai pertanggungjawaban.
Rahman menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya dirasakan masyarakat Kalimantan, tetapi juga wilayah Sumatera dan negara tetangga, Malaysia.
“Jangan sampai rakyat Indonesia harus menanggung asap, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi, sementara perusahaan yang diduga bertanggung jawab justru menikmati keuntungan dari kekayaan alam Indonesia,” tegasnya.
Ia juga mengangkat persoalan yang dinilainya jauh lebih sensitif, yakni dugaan penjualan minyak sawit asal Indonesia ke Israel melalui jaringan perdagangan perusahaan yang dikaitkan dengan Singapura.
Menurut Rahman, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi semata-mata perdagangan komoditas, melainkan menyangkut transparansi rantai pasok, tanggung jawab korporasi, dan sensitivitas publik Indonesia terhadap konflik Palestina.
READ Panda Bond’s Success: Indonesi’s Next Economic Challenge Isn’t Policy—It’s Perception
“Minyak sawit dari kekayaan alam Indonesia diduga dijual secara diam-diam ke Israel. Jika benar komoditas itu digunakan untuk menopang kepentingan pihak yang terlibat dalam perang dan penderitaan rakyat Palestina, pemerintah harus mengusutnya secara serius. Jangan sampai kekayaan rakyat Indonesia justru mengalir melalui transaksi yang bertentangan dengan nurani publik,” ujarnya.
Rahman juga meminta pemerintah memeriksa dugaan praktik underpricing atau penjualan dengan harga yang tidak mencerminkan nilai wajar dalam perdagangan minyak sawit tersebut.
Lima Perusahaan Diminta Diperiksa
Puteh dan Rahman mendorong pemerintah menelusuri aktivitas lima perusahaan yang mereka sebut memiliki keterkaitan dengan kepentingan bisnis Singapura, yakni Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, Sinar Mas Group, dan Indofood Agri.
Mereka meminta aparat dan kementerian terkait memeriksa struktur kepemilikan, aktivitas operasional, asal-usul komoditas, jalur ekspor, hingga tujuan akhir perdagangan produk sawit perusahaan-perusahaan tersebut.
Rahman menegaskan, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan tidak boleh berhenti pada penelusuran administratif. Jika ditemukan pelanggaran hukum, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Gas Indonesia Jangan Menjadi Komoditas Permainan
Selain persoalan sawit, Rahman menyoroti dugaan praktik perdagangan gas Indonesia oleh Singapura ke pasar negara lain.
Ia menilai kecurigaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai pembelian gas Indonesia oleh Singapura yang kemudian dijual kembali ke luar negeri perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan kontrak, mekanisme perdagangan, dan tujuan akhir distribusi.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ekspor gas tidak merugikan kebutuhan energi domestik maupun kepentingan strategis nasional.
Bagi Abdul Puteh dan Rahman Sabon Nama, persoalan sawit, karhutla, dan perdagangan gas harus ditempatkan dalam satu kerangka besar: perlindungan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Mereka meminta Presiden Prabowo tidak membiarkan persoalan tersebut menguap menjadi polemik diplomatik tanpa penyelesaian.
READ Jangan Biarkan Jejak 40 Perusahaan Baja Hilang
Kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Jika ditemukan perusahaan yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan nasional, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena perusahaan tersebut memiliki jaringan bisnis lintas negara.
Data World Bank–UN Comtrade tahun 2025 mencatat Israel mengimpor minyak sawit olahan dari Singapura senilai US$18,44 juta dan dari Indonesia senilai US$9,69 juta. Namun, data tersebut belum membuktikan bahwa minyak sawit yang dikirim melalui Singapura berasal dari lima perusahaan yang disebutkan Rahman.
Dugaan penjualan kembali gas: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 29 Oktober 2026 memang menyampaikan kecurigaan bahwa sebagian dari 148 kargo LNG Indonesia yang dikirim ke Singapura diperdagangkan kembali ke negara lain. Namun, ia belum memaparkan bukti transaksi maupun negara tujuan penjualan kembali tersebut.
Identitas perusahaan: Kencana Agri dan Wilmar International memang memiliki basis korporasi di Singapura. Kencana Agri menyatakan perkebunannya berada di Indonesia, sedangkan Wilmar berkantor pusat di Singapura. Akan tetapi, keterkaitan setiap perusahaan dengan dugaan pembakaran hutan maupun perdagangan sawit ke Israel tetap harus dibuktikan satu per satu.Andy Surya KB .02 Jatim
